Foto: Ist/Net/Radar Depok JADI SAKSI: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
yamaha-nmax

 

JADI SAKSI: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Ist/Net/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM– Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu masuk kategori penghinaan terhadap agama Islam.

“Ucapannya di Pulau Seribu, masuk kategori penghinaan,” tutur Ma’ruf, saat menjadi saksi dalam persidangan, Selasa (31/1).

Ma’ruf mengaku, mengetahui hal itu dari banyaknya pemberitaan di media massa. Dia mengatakan tidak pernah melihat langsung video pidato kontroversial Ahok.

Ma’ruf juga berkata bahwa yang melihat langsung video pidato kontroversial Ahok adalah tim dari MUI yang memang bertugas untuk itu. Sedangkan dirinya hanya melihat tulisan Ahok yang dianggap menistakan agama Islam.

“Dari berita-berita, dari media cetak, TV. Media sosial saya jarang baca. Saya lihat tulisan saja, itu tim (video pidato),” kata dia.

Ma’ruf sendiri menjadi saksi perdana yang dihadirkan penuntut umum di sidang ke delapan penistaan agama. Sidang saat ini masih berlanjut dan di luar sidang massa pro maupun kontra Ahok tetap saja hadir berorasi. Pada sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama, kuasa hukum Ahok berusaha mencari-cari kesalahan dari saksi ahli Ma’ruf Amin.

Diantaranya soal jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diemban Ma’ruf Amin semasa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika ditanyakan oleh tim kuasa hukum Ahok, lantas hal itu diakui Ma’ruf. “Pada era Pak SBY (jadi anggota Wantimpres),” jawab Ma’ruf.

Jawaban Ma’ruf Amin ini ternyata dipermasalahkan oleh kuasa hukum Ahok, karena tidak dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Padahal seharusnya semua jabatan yang pernah dijabat mesti ditulis dalam BAP. Namun, menurut kuasa hukum Ahok, hanya jabatan Wantimpres saja yang tak dimasukkan dalam BAP itu.

Atas hal itu, pengacara Ahok menduga ada yang sengaja ditutup-tutupi oleh Ma’ruf. “Kenapa tidak dicantumkan,” kata pengacara Ahok pada Ma’ruf. Kemudian majelis hakim memotong apa yang sedang diperdebatkan agar tak usah dibahas di persidangan. Tapi tak berhenti di situ, kuasa hukum Ahok langsung menanyakan apakah jabatan Ketum MUI dijabatnya atas hibah dari jabatan Watimpres.

Ma’ruf membantah dan menyebut jabatannya itu didapat, bukan dihibahkan. “Saya dapat,” singkat Ma’ruf.

Terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin menilai ada yang tidak pantas dalam persidangan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok, Selasa (31/1). Sebab, lanjut Din, KH Ma’ruf Amin dimintai keterangannya selama tujuh jam. Padahal, para saksi terdahulu tidak sampai menghabiskan waktu sedemikian lama.

“Tanpa bermaksud mengintervensi proses peradilan, saya sangat menyayangkan perlakuan atas beliau (KH Ma’ruf Amin) yang menjadi saksi sampai tujuh jam. Pada hemat saya, hal itu kurang manusiawi. Apalagi, mengingat beliau kan orang tua,” jelasnya.

Din mempertanyakan mengapa KH Ma’ruf Amin harus menjadi saksi sampai tujuh jam lamanya. Padahal untuk saksi-saksi lain, ia mencatat paling lama bersaksi dua hingga tiga jam saja.

“Kalaupun kurang cukup waktunya, kan bisa diundang pada kesempatan lain. Ini terkesan ada tendensi memberikan tekanan psikologis atas Kiai Ma’ruf Amin. Apalagi, pertanyaannya berputar-putar saja. Tidak mengangkat substansi baru,” tegasnya.

Menurut Din, seharusnya dalam persidangan tersebut fokus pada peran saksi sebagai ketua umum MUI. Misalnya, bagaimana pendapat keagamaan lembaga tersebut tentang kasus penistaan Alquran.

“Apalagi, kasus ini diikuti masyarakat. Jangan sampai, kalau tak berkeadilan, justru akan mengundang reaksi, protes terhadap kezaliman,” tegasnya lagi.

Sementara, Ahok menyampaikan keberatannya atas keterangan saksi Ketum MUI KH Ma’ruf Amin dalam sidang kedelapan kasus dugaan penistaan agama. Ahok membantah melakukan penghinaan terhadap ulama dan menafsirkan surat Al Maidah ayat 51.

Dengan tegas, dia juga membantah keterangan Ma’ruf yang menyebut ada warga Pulau Pramuka yang marah saat dia mengutip surat Al Maidah ayat 51.

“Saya tidak pernah menghina ulama, saya juga keberatan anda menyebutkan warga Kepulauan Seribu takut dan enggak berani protes. Saya kemarin ke sana (kampanye) keliling enam pulau diterima dengan baik,” kata Ahok di Auditorium Kementan, Selasa (31/1).

Keberatan Ahok yang lain adalah penunjukan Ketua FPI Habib Rizieq Shihab sebagai ahli agama oleh MUI. Sebab, menurut Ahok, Rizieq sudah terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan pada Ahok sebagai gubernur lantaran Ahok nonmuslim.

Dengan nada bicara meninggi, Ahok mengaku keberatan lantaran Ma’ruf sempat tidak mengakui pernah bertemu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni pada 7 Oktober 2016 atau tanggal sesudah kejadian dugaan penistaan agama terjadi.

“Artinya saudara saksi sudah tidak pantas jadi saksi karena sudah tidak objektif lagi. Ini sudah mengarah mendukung paslon nomor satu. Ini jelas sekali tanggal 7 Oktober,” kata Ahok.

Ahok menilai, Ma’ruf telah mengungkapkan kesaksian tidak benar. Ahok dan tim kuasa hukumnya akan melanjutkan ke proses hukum. Ahok ingin membuktikan tim kuasa hukumnya memiliki bukti kuat Ma’ruf memiliki hubungan dengan paslon nomor urut satu.

“Dan saya berterima kasih, saudara saksi ngotot depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami kami akan proses secara hukum saksi,” tegas Ahok.

Di akhir pembacaan keberatannya, Ahok berjanji akan mempermalukan seluruh saksi yang dianggap memberikan keterangan tidak benar. “Kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan,” tandas Ahok. (elf/JPG/rep/lip)