Ilustrasi
Ilustrasi

RADAR DEPOK.COM – Sebanyak 282 koperasi di Kota Depok rencananya akan dibubarkan. Sebabnya, ketidakjelasan pengurus dan alamatnya. Langkah ini juga merupakan amanat dari Surat Keputusan (SK) Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 114/KEP/M.KUKM. 2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi pada 22 Desember 2016.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohammad Fitriawan mengatakan, ada juga kebijakan dari pemerintah pusat tentang program reformasi dan rehabilitasi koperasi. Pembubaran koperasi tidak aktif, bukan hanya dilakukan di Kota Depok, melainkan juga di seluruh Indonesia.

“Pembubaran ini dilakukan kepada 61 ribu koperasi yang ada di Indonesia,” kata Fitriawa.

Ia menjelaskan, koperasi yang dikatakan tidak aktif karena tidak memberitahukan berbagai kegiatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Padahal, laporan itu harus diketahui setiap tahunnya oleh dinas terkait.

Namun sesudah keluarnya keputusan dari menteri tersebut. Bagi seluruh koperasi tidak aktif diberikan waktu untuk memperbaiki koperasinya.

“Artinya, selama enam bulan ke depan, 282 koperasi harus mengupdate data pada Online Data Sistem (ODS) yang disediakan kementerian. Selain itu, juga melaporkan status dan kondisi koperasi masing-masing,” jelasnya.

Fit-pangilan akrabnya berharap, kedepan koperasi di Kota Sejuta Maulid ini dapat terus aktif memberikan laporan. Selain itu dia menyarankan bila  mengalami kesulitan bagi koperasi yang ingin aktif kembal, kata dia pemkot  bersedia memberikan bantuan dan melakukan pelatihan kepada koperasi dalam proses input data.

“Tujuannya agar koperasi bisa eksis kembali” tutupnya

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Mohammad HB mendukung pemkot membubaran koperasi yang tidak jelas keberadaanya. Kata dia, agar adminitrasi koperasi di kota ini jelas legalitasnya. “Kami mendorong positif pembubaran itu,” kata Politisi Partai Gerindra itu.

Dia menjelaskan bahwa koperasi  yang tersebar di kota ini sejak dibawah tahun 2006 itu legalitas badan hukumnya di keluakan oleh kantor Koperasi yang saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok.

Dalam hal pembubaran sebelum adanya SK dari Menteri Koperasi dan UKM itu, kata dia lagi, koperasi dibentuk dari anggota dan dibubarkan oleh anggotanya pula.  Namun, mengenai pembubaran koperasi ini merupakan kebijakan dari pemerintah daerah.

“Pemerintah punya kewajiban mengatur koperasi setelah adanya SK itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, koperasi yang ada di Kota Depok yang  terdaftar  ada 679 koperasi. Sedangkan kopeasi yang aktif ada 421 dan tidak aktif ada 258 koperasi.

“Dari 421  koperasi yang aktif  itu ada dua katagori yaitu berkualitas 114 dan cukup berkualitas ada 307 koperasi,” sebut dia menerangkan. (irw)