Foto: Irwan/Radar Depok PEMAPARAN : Ketua DPC PPP Kota Depok Qonita Lutfiah saat menghadiri  Musyawarah Anak Cabang Dapil  Pancoranmas, belum lama ini.

 

PEMAPARAN : Ketua DPC PPP Kota Depok Qonita Lutfiah saat menghadiri  Musyawarah Anak Cabang Dapil  Pancoranmas, belum lama ini. Foto: Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Menyikapi putaran kedua Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta. DPC PPP Kota Depok meminta kepada DPP PPP untuk tidak mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat. Meski memang, Depok tak ada urusannya dengan Pilkada di ibu kota.

“Kami PPP Depok masih optimis kepada Ketum PPP, Romahurmuziy unutk berkomitmen (untuk tidak berpihak ke Ahok-Djarot). Ini bukan bicarakan soal SARA yah,” kata Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Lutfiah kepada Radar Depok belum lama ini.

Ia mengatakan, pihaknya sendiri sudah mengusulkan ke DPW dan DPP PPP untuk tidak mendukung pasangan Ahok-Djarot di putaran kedua. Bahkan, ia pun mendapatkan kabar bahwa DPC PPP yang ada di Jakarta, malah mendukung pasangan Anies-Sandi. Sebelumnya mereka mendukung pasangan Agus-Slyvi di putaran pertama.

“PPP Depok tidak mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua,” tegasnya.

Alasannya,  tidak mendukung Ahok-Djarot bukan semata soal SARA. Tetapi bentuk kewajiban muslim yang pada prinsipnya tidak ada toleransi soal itu. “Ini aspirasi dari pengurus di derah,” katanya.

Disinggung soal dualisme  kepengurusan  PPP saat ini, dia menilai tidak berlaku di PPP Kota Depok. Bahkan, perseteruan antara kubu PPP  Romahurmuziy dan Djan  Farid sudah selesai.

Sebab, keabsahan pengurusa partai politik itu Surat Keputusanya dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), meski kubu Djad Farid tetap mengugat.

“Bahkan ada surat edaran dari Makamah Konsitusi (MK), kubu Djand Farid tidak boleh mengunakan atribut PPP. Keputusan MK ada tiga poin. Itu  salah satunya,” jelas Anggota Komisi D DPRD Kota Depok itu.

Hal sama diungkapkan Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Mamun Abdullah. Menurutnya, PPP di Kota Depok betul-betul tidak ada masalah menyangkut dualisme kepengurusan PPP di pusat.

“Bahkan, persoalan itu tidak berlaku di pengurus PPP Jabar, khususnya Depok,” ungkapnya. (irw)