Foto: Facebook/Net/Radar Depok JANGAN DITIRU: Oknum Anggota DPRD Kota Depok, bawa istri orang (selingkuhan) pake mobil dinas. udah gitu plat disamarkan lagi eh...kepergok warga.
JANGAN DITIRU: Oknum Anggota DPRD Kota Depok, bawa istri orang (selingkuhan) pake mobil dinas. udah gitu plat disamarkan lagi eh…kepergok warga. Foto: Facebook/Net/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Tingkah laku wakil rakyat Kota Depok selalu bikin sensi bak artis film. Belum beres dihebohkan kasus narkoba Ervan Tauladan yang kini masih buron. Terbaru, kemarin di media sosial (Medsos) facebook (FB) di salah satu akun menyebutkan ada oknum DPRD Depok yang membawa istri orang lain menggunakan mobil dinas.

Di akun RL tersebut sedikit menjabarkan sempat platnya nomor kendaraanya disamarkan tetapi kepergok warga juga.

Di akun ini juga menyiarkan dua foto yang ukuran sizenya kecil. Dua foto tersebut, satu mobil dengan plat merah kendaraan hitam dengan jenis antara Terios atau Rush. Kemudian, foto yang diunggahnya kedua dalam mobil tersebut terdapat seorang perempuan disamping persis oknum dewan tersebut dengan kaca terbuka sedikit.

Adanya unggahan dari akun RL saat ini menjadi viral di FB. Sejumlah aku menyayangkan dengan tingkah laku yang dilakoni wakil rakyat Depok tersebut. Tapi, ada juga akun yang meminta kejelasan kebenaran foto tersebut dari aku RL.

Menimpali hal ini, Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kota Depok,  Fitri Haryono menyatakan, harus ditelusuri dulu kebenarannya. Disini harus ada laporan dan baru kemudian dicari tahu apakah itu benar atau tidak. Jika memang terbukti benar tentu sudah jelas tata tertib (tatib) DPRD. Kalau ada pelanggaran pasti ada sanksi yang diberikan kepada si pelanggar.

“Saya belum melihat pemberitaan itu di medsos, jika memang itu ada, harus ada pelaporan kemudian penyelidikan,” ujar Fitri kepada Radar Depok, kemarin.

Fitri menuturkan, semua sudah diatur di tatib DPRD Kota Depok, disitu jelas apa saja yang akan diberikan jika melanggar aturan. Contoh saja sewaktu ET diberikan di media dengan sumber dari kepolisian maka sebagai BK DPRD Kota Depok langsung mengkonfirmasi pihak kepolisian atas kebenaran berita tersebut. Semua berita yang beredar harus diklarifikasi dulu, apakah ada buktinya atau tidak.

“Tidak boleh sembarangan dalam menanggapi pemberitaan, semua ada tatibnya,” tuturnya.(ina/hmi)