Foto: Irwan/Radar Depok BERSIKAP: Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A Arafiq menujukan surat pengajuan PAW Anggota Fraksi Partai Golkar Ervan Teladan yang diduga kasus penyalahgunaan narkotika.

 

BERSIKAP: Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A Arafiq menujukan surat pengajuan PAW Anggota Fraksi Partai Golkar Ervan Teladan yang diduga kasus penyalahgunaan narkotika. Foto: Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Meski saat ini masih dalam pengejeran oleh kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkoba. Fraksi Golkar DPRD Kota Depok, nyatanya masih menunggu keputusan hukum tetap bagi Ervan Teladan. Hal tersebut berkaitan dengan langkah pemecatan Ervan sebagai wakil rakyat.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Faad Arafiq menegaskan anggota Fraksi Golkar yang terjerat kasus penyalahgunan narkotika. Bila dipecat, harus menunggu keputusan dari pengadilan dulu.

Khusus Ervan, kata dia, karena yang bersangkutan masih buron. Maka   belum bisa diambil keputusan. Kalau proses Pergantian Antar Waktu (PAW), akan disesuaikan dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

“Kalau PAW itu harus sesuai peraturan yang ada. Dimana yang mengantikan nomor urut yang dibawah (Ervan) siapa ?,” ungkapnya belum lama ini.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jawa Barat, IQ Iswara bahwa anggota Fraksi Golkar yang terjerat kasus penyalagunaan narkotika, akan dinonatifkan dari kedudukannya di DPRD Kota Depok. Sebab, pihak DPD Partai Golkar Depok telah mengajukan surat PAW.

“Bersangkutan belum ada kabar, karena melarikan diri. Terkait PAW kami ada di perundangan yang dihormati. Tapi ada wewenang partai,” tutupnya.

Di lain pihak, entah berkaitan (kasus Ervan) atau tidak. Badan Kehormatan DPRD Kota Depok memiliki rencana kerja unutk menjalin audiensi dengan kejaksaan, polisi, dan pengadilan. Hal tersebut menjadi program di 2018.

Ketua BK DPRD Kota Depok, Fitri Hariono menambahkan, bila akan juga melakukan konsultasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan DPRD, tentang Tata Tertib DPRD, kunjungan kerja ke DPRD di daerah lain yang sudah memiliki tata beracara kode etik yang sudah merevisi tata tertib tersebut, dan mengevaluasi kinerja Anggota DPRD Kota Depok.

“Itu jadwal kegiatan BKD kedepan dari hasil rencana kerja,” kata Fitri.

Dia juga tidak mau kasus yang menjerat Ervan menular ke rekannya yang lain. Sejumlah langkah perventif digagas. Diantaranya melakukan tes urine.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan BNN Kota Depok ihwal rencana ini. “Kami akan masukan item itu di Panitia Khusus (Pansus),” tutupnya. (irw)