Foto: Irwan/Radar Depok RAPAT: Anggota DPRD Kota Depok saat melaksanakan Rapat Rencana Kerja (Renja) di salah satu hotel di wilayah Kota Bogor selama tiga hari.

 

RAPAT: Anggota DPRD Kota Depok saat melaksanakan Rapat Rencana Kerja (Renja) di salah satu hotel di wilayah Kota Bogor selama tiga hari. Foto: Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Selama tiga hari, dari tanggal 13 sampai 15 Februari ini. Anggota DPRD Kota Depok menggelar rapat Rencana Kerja (Renja) di salah satu hotel di Kota Bogor. Rapat guna membahas langkah-langkah di 2018.

“Ini kegiatan tiap tahun dilaksanakan oleh dewan dan Sekretaris Dewan (Sekwan),” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Fitri Hariono kepada Radar Depok, kemarin.

Ia menyebut, renja melibatkan seluruh alat kelengkapan dewan, mulai dari Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan seluruh Komisi. Renja, kata dia, disesuaikan dengan alat kelengkapan dewan. “Oiya nanti juga akan ada rapat Renja dengan dinas terkait,” katanya.

Sekretaris DPD PAN Kota Depok itu menjelaskan, kerja dewan ini berbeda dengan karyawan pemerintahan dan swasta. Ada evaluasi kerja di setiap masa sidang.

“Iya tiap masa sidang apa saja yang dievaluasi. Nanti bisa ketahuan output dan inputnya apa saja,” kata Fitri.

Masih di lokasi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD  Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti menjelaskan bahwa renja haruslah menghasilkan output rekomendasi dengan kaitan leading sektornya masing-masing dari alat kelengkapan tersebut.

Namun dalam hal itu, program kerja yang dihasilkan nanti harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Kota Depok. “Sehingga dapat serasi dengan program RPJMD,” tegasnya.

Khusus Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok,  Politisi PKS itu menjelaskan, ada dua yang harus dilakukan. Yaitu penyusunan peraturan daerah selama satu tahun. Harus sesuai ritmenya dengan pihak eksekutif, ihwal rancangan perda inisiatif yang dibuat dewan.

Lalu, BPPD DPRD Depok akan melakukan pengecekan bagi perda yang sudah disahkan. Apakah berjalan atau tidak, dan mengetahui kendalanaya apa saja. Termasuk klasul-klasulnya perda yang sudah tidak update.

“Kembali lagi dengan komposisi sejalan dengan RPJMD. Karena itu merupakan kesepakatan dengan eksekutif,” katanya. (irw)