Foto: Indah/Radar Depok FOKUS : Seluruh kepala sekolah, guru dan operator sekolah se-Kecamatan Limo, mengikuti sosialisasi NUPTK dan juknis penyaluran tunjangan profesi guru, Kamis (23/2).

 

FOKUS : Seluruh kepala sekolah, guru dan operator sekolah se-Kecamatan Limo, mengikuti sosialisasi NUPTK dan juknis penyaluran tunjangan profesi guru, Kamis (23/2). Foto: Indah/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Seluruh kepala sekolah (Kepsek), guru dan operator sekolah se-Kecamatan Limo, mengikuti sosialisasi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan petunjuk teknis (Juknis) penyaluran tunjangan profesi guru, Kamis (23/2). Kegiatan yang digelar di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Limo ini merujuk aturan Permendikbud No17 Tahun 2016, tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi guru.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan, Liza Nova menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi NUPTK dan Juknis penyaluran tunjangan profesi guru, sangat penting. Mengingat, memudahkan para PTK untuk mendapatkan haknya sesuai golongan dan jabatan para PTK.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman, banyak guru terutama guru swasta yang telat menerima kenaikan tunjangan profesi. Nah ini diakibatkan keterlambatan memasukan data perubahan terkait kenaikan golongan dan jabatan ke Disdik.

Salah satu tujuan sosialisasi ini, meningkatkan pengetahuan para guru dan operator sekolah. Agar tidak terlambat mengajukan perubahan data sebagai acuan kenaikan besaran dana tunjangan. “Jadi semuanya dapat sesuai kenaikan golongan dan jabatannya,” jelas dia kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sementara, Kepala UPT Pendidikan TK-SD Limo, Rusli Ishak menyatakan, kepada para peserta sosialisasi untuk mengoptimalkan momentum ini, guna meningkatkan kemampuan dala hal meng up date data PTK. Ini demi kelancaran administrasi yang berhubungan dengan tunjangan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) itu sendiri.

“Kami menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini dan kami berharap nanti tidak ada lagi guru atau tenaga kependidikan yang kehilangan haknya terkait kenaikan besaran tunjangan,” tandas Rusli.(cr1)