Foto: Dicky/Radar Depok BUBUHKAN : Kepala Dinas PUPR, Manto (tengah) bersama anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Veronica Wiwin Widarini (kanan) tengah menandatangi kesepahaman dalam forum OPD PUPR di aula Graha Insan Cita Kecamatan Cimanggis, kemarin.

 

BUBUHKAN : Kepala Dinas PUPR, Manto (tengah) bersama anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Veronica Wiwin Widarini (kanan) tengah menandatangi kesepahaman dalam forum OPD PUPR di aula Graha Insan Cita Kecamatan Cimanggis, kemarin. Foto: Dicky/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM-Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dispupr) Depok menganggarkan Rp28 miliar, untuk membenah jalan dan jembatan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR, Manto Jorgi dalam forum OPD PUPR di Graha Insan Cita Kecamatan Cimanggis, kemarin.

Manto mengatakan, masih ada pekerjaan rumah yang akan dikerjakan, guna meningkatkan infrastruktur Kota Depok. Terutama jembatan dan pemeliharaan jalan. Tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp336 miliar, guna dialokasikan peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

“Dari Rp336 miliar, kami menganggarkan Rp28 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan,” ujar Manto kepada Radar Depok.

Manto menjelaskan, tahun ini sebanyak 20 jembatan dan 15 ruas jalan yang bakal dikerjakan PUPR. Pengerjaan pemeliharaan jembatan dan jalan tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Yang umumnya merupakan hasil dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ditiap kelurahan. Menurutnya, usulan masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan infrastruktur Kota Depok. Namun, usulan yang diberikan sesuai dengan kondisi wilayah sekitar yang perlu dilakukan pengerjaan.

Manto mengungkapkan, dalam memperbaiki jalan di Kota Depok. Manto telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Hal itu dikarenakan, 5 jalan di Kota Depok menjadi kewenangan provinsi dan 11 jalan kewenangan pemerintah pusat.

Dia mencotohkan, Jalan Juanda, Margonda Raya, Dewi Sartika, Siliwangi, Tole Iskandar, Tole Ikandar-Pondok Rajeg kewenangan provinsiprovinsi, sedangkan Jalan Nasional seperti Jalan Margonda Raya, Arif Rahman Hakim, Sawangan, Nusantara dn beberapa jalan lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kami akan terus berkoordinasi dalam peningkatan mapun perbaikan jalan rusak dengan pemerintah pusat dan provinsi,” kata Manto.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Veronica Wiwin Widarini menuturkan, peningkatan pembangunan Kota Depok dinilai semakin baik ditiap tahunnya. Bahkan, inisiatif Dinas PUPR dalam menggandeng masyarakat dalam memberikan usulan merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat.

Namun, dalam membangun Kota Depok Pemkot tidak dapat melaksanakan dengan sendiri, sehingga butuh koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, karena ada sejumlah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk itu, sambung Veronica komunikasi Pemkot Depok dapat lebih intens, sehingga dapat membantu Pemkot Depok dalam peningkatan infrastruktur. Dia menilai, komunikasi Pemkot dengan seluruh stake holder dan DPRD sangat baik.

“Kami akan mengawasi dan mendukung program Pemkot Depok guna kepentingan masyarakat,” tutup Veronica.(dic)