DISKUSI :RedaksiHarianPagiRadar Depokmelakukandiskusibertemakan “InvestasiBerkedokKoperasi” di Kantor Radar Depok, Jl. Boulevard Raya, Sawangan, Rabu (8/3). AcarainidihadiriolehKadis DKUM, Dekopimda, danperwakilanNasabahPandawa.
yamaha-nmax
DISKUSI : Redaksi Harian Pagi Radar Depok melakukan diskusi bertemakan “Investasi Berkedok Koperasi” di Kantor Radar Depok, Jl. Boulevard Raya, Sawangan, Rabu (8/3). Acara ini dihadiri oleh Kadis DKUM, Dekopimda, dan perwakilan Nasabah Pandawa. Foto : Ahmad Fachry / Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Adanya kasus investasi bodong menggunakan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group, banyak masyarakat terjerat dalam koperasi tersebut. Guna memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perkoperasian, Koran Harian Radar Depok mengadakan diskusi publik tentang koperasi yang dilaksanakan bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Depok, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, dan korban nasabah Pandawa Group di ruang rapat kantor Harian Radar Depok, ruko Verbena Grand Depok City, kemarin.

Ketua Dekopinda Kota Depok, Teguh Prajitno mengatakan, umumnya masyarakat ingin mendapatkan keuntungan dengan mengikuti koperasi dan investasi lainnya, sehingga mereka terjebak dalam koperasi maupun investasi bodong, salah satunya Pandawa Group. Masyarakat harus memahami tentang koperasi simpan, koperasi simpan pinjam merupakan instrumen moneter, Undang-undang No25 Tahun 1992 dan PP No9 Tahun 1995 telah mengatur tentang koperasi simpan pinjam.

“Koperasi simpan pinjam tidak boleh melayani non anggota, dan harus dilakukan penilaian kesehatan,” ujar Teguh

Teguh mengungkapkan, dari kaca mata undang-undang dan peraturan pemerintah sudah cukup menerangkan tentang perkoperasian. Namun, dilapangan masih saja ada oknum yang memanfaatkan koperasi yang memiliki banyak anggota guna melakukan praktik yang salah. Di Indonesia, koperasi berbadan hukum yang dibekukan mencapai 61.000, Jawa Barat sekitar 6.000, sedangkan Kota Depok sebanyak 282. Sehingga saat ini koperasi berbadan hukum mencapai 397 yang aktif, sedangkan yang melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) mencapai 122 koperasi.

Baca Juga  Dudi Mir'az : 15 Rumah Perhari Ditinjau di Depok

Teguh menjelaskan, salah indikator aktif koperasi yakni yang menjalankan RAT. Mengingat hal tersebut masih banyak koperasi aktif yang harus dibenahi. Diantaranya, membenahi kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia (SDM), dan modal. Perda Kota Depok telah mengatur bahwa maksimum kredit yang dipinjamkan tiga persen perbulan dan umumnya dua persen.

“Untuk meningkatkan SDM akan diberlakukan sertifikasi kompetensi, belum lama ini sudah ada 32 manager koperasi yang mendapatkan sertifikasi kompetensi nasional,” terang Teguh.

Teguh menuturkan, tahun ini Dekopimda bersama Pemkot Depok akan mensertifikasi 200 anggota koperasi. Dengan sertifikasi tersebut, pengelola akan paham dalam perkoperasian. Apabila masyarakat ingin bergabung dalam koperasi, masyarakat harus paham tentang kelembagaan, proses bisnis, SDM, dan permodalan.

Baca Juga  Lima Calon PKS Sampaikan Visi

Kedepannya, sambung Teguh ingin mendirikan koperasi sekunder di Kota Depok. Koperasi sekunder merupakan gabungan dari seluruh koperasi yang ada di Kota Depok sehingga koperasi sekunder menaungi koperasi di Kota Depok. Nantinya, apabila ada salah satu anggota koperasi memiliki kelebihan dana, dapat ditabung ke koperasi sekunder guna dipinjamkan kepada koperasi anggota.

“Penyaluran pinjaman harus ke koperasi dan tidak boleh perorangan,” ucap Teguh.

Tugas koperasi sekunder, lanjut Teguh melakukan sertifikasi kepada SDM anggota koperasi. Masih banyak penggiat tenaga koperasi yang perlu diberikan sertifikasi. Untuk itu, pihaknya telah memberikan pemahaman kepada anggota koperasidengan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada 40 koperasi dari 11 kecamatan, setiap koperasi mengirimkan 20 anggota sehingga total mencapai 800 peserta.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Fitriawan mengatakan, Pada tahun ini, Pemerintah Kota Depok telah memberlakukan izin rekomendasi kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi. Ada sekitar 20 persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat guna mendirikan koperasi. Yakni, indentitas koperasi, rencana koperasi, administrasi, dan beberapa persayaratan lainnya.

Baca Juga  Perda KLA Hanya Macan Kertas

“Kami akan lebih aktif dalam membina koperasi di Kota Depok,” ujar Fitriawan.

Fitriawan mengungkapkan, salah satu wujud dari Pemkot Depok dalam pembinaan koperasi dengan memberikan diklat sertifikasi nasional kepada seluruh ketua koperasi. Dengan memiliki sertifikasi nasional, koperasi di Kota Depok dapat lebih profesional dan berkualitas dalam pengelolaan koperasi.

Sejauh ini, sambung Fitriawan Pemkot Depok tengah fokus dalam pembinaan dan pelatihan kepada anggota koperasi. Dalam memberikan diklat sertifikasi nasional, Pemkot Depok telah menggarkan dana melalui dana APBD sekitar Rp 1,6 miliar untuk 235 koperasi. Pihaknya, tidak ingin membebankan kepada anggota koperasi dalam pembiayaan mengikuti pelatihan sertifikasi nasional.

Fitriawan menuturkan, Pemkot Depok bersama Dekopimda akan terus melaksanakan pengawasan koperasi di Kota Depok. Apabila ditemukan penyalahgunaan koperasi, pihaknya akan memberikan sanksi salah satunya mencabut izin koperasi.

“Kami meminta kepada masyarakat apabila ditemukan penyalahgunaan koperasi segera melaporkan kepada kami,” ucap Fitriawan. (dic)