BERKUNJUNG: Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Depok saat berkunjung ke Kementerian Kesehatan, belum lama ini.
BERKUNJUNG: Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Depok saat berkunjung ke Kementerian Kesehatan, belum lama ini.

RADAR DEPOK.COM – Panitia Khusus (IV) DPRD Kota Depok masih disibukan dengan penyempurnaan Raperda Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Beberapa kajian masih dilakukan. Termasuk, meminta saran ke Kementerian Kesehatan.

Dalam Perda SKD ini, banyak harapan bagi warga Depok untuk agar pelayanan kesehatan dapat mudah dirasakan semua kalangan.

Ketua Pansus IV DPRD Kota Depok, Sahat Farida Berlian berkeinginan dari Raperda ini, tidak ada lagi biaya administratif yang dikeluarkan warga kala berobat ke Puskesmas.

“Saya ingin, masyarakat yang akan berobat hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saja,” kata Sahat kepada Radar Depok, kemarin.

Tidak sampai disana. Kata Sahat, Raperda SKD ini juga peduli dengan nasib tenaga kerja honorer di instansi pemerintahan. Mereka diusulkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Masuk mnejadi Penerima Jaminan Iuran (PBI).

“Namun hal ini perlu ada gerak dari pihak hukum dan Dinas Kesehatan. Kami terus bahas dan mempelajari dari kunjungan kerja yang dilakukan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Termasuk dari Kementerian ,” ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah menegaskan bahwa adanya biaya admintrasi dan retribusi di tiap puskesmas perlu dihapus. Bila dikaitkan dengan SKD maka harus ada perubahan naskah di SKD.

“Sejauh ini memang tidak ada naskah keterkaitan dihapusnya retribusi peraturan di SKD,” kata Lahmudin.

Bila retribusi puskemas dihapus, memang perlu ada anggaran tambahan bidang kesehatan tiap tahunya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Kata dia, selama ini bidang kesehatan mendapatkan hanya 12 persen dari APBD. “Sedangkan bidang pendidikan dapat 20 persen,” ungkapnya.

Anggota Pansus IV DPRD Depok, Farida T Rachmayanti mengatakan,  SKD ini mampu mendesain berbagai upaya kesehatan promotif dan preventif.

“Jadi untuk mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat. Tentu ditunjang dengan lingkungan yang sehat juga. Hal tersebut hasil dari konsultasi kami dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, belum lama ini,” jelasnya.

Ia melanjutkan, keluarga harus bisa menjadi garda terdepan dalam menerapkan prinsip hidup sehat. Dalam hal ini, seorang ibu selayaknya bisa menjadi pendidik pertama dan utama di keluarga.

Terlebih, mendidik keluarga untuk berperilaku hidup sehat. Selain itu dirinya berharap, dengan hadirnya sistem kesehatan daerah pelayanan kesehatan di Depok bisa meningkat.

“Kota yang sukses sejatinya adalah kota yang mampu mengajak masyarakatnya untuk hidup sehat, bukan hanya menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik. Saya yakin Depok bisa mewujudkannya,” ungkapnya. (irw)