PEMBAHASAN: Panitaa Khusus Laporan Kerja Pertangung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2016, di salah satu hotel di Cibubur, Kota Bekasi, belum lama ini. Foto:Irwan/Radar Depok
PEMBAHASAN: Panitaa Khusus Laporan Kerja Pertangung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2016, di salah satu hotel di Cibubur, Kota Bekasi, belum lama ini. Foto:Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Ketua Pantia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertangung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2016, Mazhab HM menjelaskan bahwa LKPJ ini merupakan agenda tahunan sebagai bentuk pertangungjawaban Walikota Depok.

Dia mengaku, dalam membahas LKPJ ini, pihaknya membahasnya diberian batas waktu selama 30 hari. Setelah itu disahkan dalam Rapat Paripurna.

“Apabila DPRD Kota Depok tidak sanggup menyelesaikan pembahasan LKPJ dalam kurun satu bulan. Maka dianggap tidak ada catatan atau rekomendasi untuk Walikota Depok,” ungkap Mazhab kepada Radar Depok, kemarin.

Adapun pembahasan, kata dia, menilai tentng kinerja dan anggaran tahun sebelumnya, dengan indikator kinerja di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengaku, sudah menuntaskan pembahasan. Kini tinggal dibacakan hasilnya di Rapat Paripurna.

“Kamis (28/4) kita paripurnakan dan  akan sampaikan catatan-catatan  kinerja walikota tahun anggaran 2016. Laporan itu secara terbuka disampaikan,” beber politisi PPP itu.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Yuni Indriyani menambahkan, pembahasan LKPJ ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, soal penangungjawaban. “Kami bahas LKPJ Walikota 2016, masih ada program yang masa transisi antara Pak Nur Mahmudi ke Pak Mohammad Idris,” jelasnya.

Dituturkannya, ada beberapa program yang memang belum terpenuhi. Antara lain, soal bidang pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Karena tiga bidang ini merupakan yang sering dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tiga bidang itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk penilaian ini ada katagori tinggi, sedang, dan rendah,” ungkap Politisi PDI Perjuangan.

Hasil penilaian LKPJ ini diketahui dari nilai indeks kepuasan dari masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh OPD.

“Dari hasil bahas LKPJ memang masih banyak yang kurang, selain tiga bidang (pendidikan, infrasturktur, dan pelayanan publik,” katanya.

Lalu janji kampanye, tambah dia, turut dibahas juga. Dimana ada 10 program Walikota Depok dan Wakil Walikota. Antara lain, Depok peduli pendidikan, puskesmas rawat inap 24 jam, taman kota terpadu di tiap kelurahan, pusat kesenian,  budaya dan  kreatifitas  pemuda.

Selanjutnya, revilatisasi rasar tradisional dan 1.000 kios UMKM, sentra ekonomi industri kreatif, peningkatan insentif RT, RW, dan LPM, peningkatan dana operasional kader posyandu dan posbindu, anggaran dana insentif bagi pembimbing rohani, dan pembangunan alun-alun Kota Depok.

“Ada beberapa yang memang belum terealisasi  yang bisa dirasakan masyarakat Kota Depok,” ungkapnya. (irw)