RADAR DEPOK.COM –Kelangkaan dan tingginya harga jual gas elpiji tiga kilogram alias si melon yang dijual pedagang warung di Kota Depok, jadi perhatian Pemerintah Kota Depok. Rencananya, pemkot akan membuat surat edaran dalam pengaturan peredaran dan harga jual gas elpiji tiga kilogram.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, penggunaan gas elpiji yang tidak tepat sasaran menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Depok mengalami kekurangan gas. Sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Kuota gas elpiji tiga kilogram sebanyak 1.450.000 per bulan, dinilai cukup untuk digunakan warga Depok kurang mampu. “Sebenarnya cukup, namun masih ada penyaluran gas yang tidak tepat sasaran, sehingga terjadi kelangkaan,” ujar Idris kepada Radar Depok, Senin (17/4).

Idris mengungkapkan, Pemkot Depok akan melakukan pendataan katagori kriteria warga miskin, agar tidak mengunakan kriteria miskin seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sembilan kriteria. Pihaknya bekerjasama dengan Hiswana dalam menentukan harga jual di outlet maupun warung dengan harga ke ekonomian.

Idris menjelaskan, Pemkot Depok tidak dapat mengintervensi dalam penyaluran gas elpiji yang diatur Pertamina melalui Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok. Namun, Pemkot Depok hanya dapat mengarahkan, mengingatkan, dan berkoordinasi. Dari hasil laporan yang diberikan Hiswana, dinilai sudah cukup melihat jumlah penduduk miskin di Kota Depok dalam mendapatkan gas tiga kilogram.

“Kami juga telah meminta aparatur kelurahan maupun kecamatan guna menyosialisasikan warga mampu tidak menggunakan gas elpiji tiga kilogram bersubsidi,” ucap Idris.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Kota Depok, Athar Susanto menuturkan, melihat kelangkaan dan nilai harga jual gas elpiji tiga kilogram yang sempat meningkat beberapa waktu lalu, membuat Pemkot Depok mengeluarkan surat edaran harga ke ekonomian gas elpiji. Selain itu, Pemkot Depok berkeinginan warga yang kurang mampu diprioritaskan mendapatkan gas elpiji tiga kilogram bersubsidi. “Diantaranya dengan pemberian kartu sehingga gas bersubsidi tepat sasaran diberikan kepada warga kurang mampu,” terang Athar.

Tidak hanya itu, sambung Athar pedagang maupun outlet yang memperjual belikan dengan harga yang tidak wajar akan diatur dan pemberian jatahnya tidak boleh melebihi lima tabung perharinya. Apabila surat edaran terkait penentuan harga jual, pedagang tidak dapat menjual belikan dengan harga tinggi dan harus mengikuti peraturan yag telah dibuat.

“Apabila ditemukan pedagang yang menjual dengan melebih harga yang telah disepakati, pedagang tersebut tidak akan diberikan lagi pengisiannya,” tutup Athar. (dic)