RADAR DEPOK.COM –Minimnya pengawasan dan menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Jakarta-Bogor, jadi sorotan wakil rakyat. Dewan pesimis maraknya PKL di jalan provinsi tersebut bisa mengagalkan Depok meraih Adipura jika tidak segera ditertibkan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab HM menyebutkan, Adipura merupakan bentuk penghargaan kepada daerah yang dikategorikan daerah yang bersih dan tertata rapi. Kota Depok mentargetkan untuk meraih Adipura tahun ini, namun bila melihat kenyataan yang ada rasanya pesimis karena partisipasi warga masih kurang. Serta pemerintah kota (pemkot) Depok juga belum maksimal dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).

“Seharusnya disini pemkot bisa tegas dan warganya juga berperan aktif,” ujar Mazhab kepada Radar Depok, kemarin.

Mazhab mengatakan, Adipura menjadi impian bagi semua daerah termasuk Kota Depok. Namun disini warganya belum maksimal dalam mendukung itu. Juga kinerja pemkot harus lebih tegas dan menjadi contoh. Seperti halnya penertiban PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, maka akan merusak lingkungan. Ketertiban umum juga terganggu sehingga akan mengurangi penilaian Adipura. “Disini dimulai dari pemkot memberikan contoh dan warga mengikutinya. Segera tertibkan PKL Jalan Raya Bogor,”tegasnya.

Pemkot dan warga Depok harus benar-benar menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masing-masing. Program pemkot Depok untuk mendapatkan Adipura akan sia-sia jika tidak didukung oleh warga. Sehingga komunikasi yang baik antara pemkot dengan warga harus terus dipupuk setiap hari. “Kalau mau berjalan dengan baik maka keduanya harus seiringan,”tutupnya.

Sebelumnya, tak adanya pengawasan yang berkesinambungan, membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Raya Bogor kembali menjamur. Padahal, anggaran untuk membongkar bangunan liar (Bangli) di jalan provinsi tersebut tidak sedikit dan menghambat Kota Sejuta Belimbing meraih Piala Adipura.

Ketua RW01 Kelurahan Jatijajar, Tapos Mauludin mengaku, kurang nyaman dengan kembali menjamurnya PKL di sepanjang Jalan Raya Bogor, khususnya di sisi kiri jalur Jakarta menuju Bogor yang masuk wilayah Kecamatan Tapos. “Sebagai pengurus RW dan masyarakat, tentunya merasa kurang nyaman dengan melihat menjamurnya kembali PKL,” tutur Mauludin kepada Radar Depok, kemarin.

Mauludin melanjutkan, Pemkot Depok melalui Satpol PP telah membongkar ratusan bangunan liar dan merapihkan PKL yang ada di jalan lintas provinsi tersebut. Untuk eksekusinya, tentu menggunakan anggaran yang tidak sedikit. “Melibatkan banyak personil mulai dari Satpol PP, Polisi hingga TNI, pasti biaya operasonal pembongkarannya tentu besar,” terang Mauludin.

Namun, pasca pembongkaran dan merapihkan jalur sempadan kali tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang berkesinambungan. Sehingga, tidak dapat dibentung jika PKL menjamur kembali. “Intinya tidak adanya pengawasan rutin serta teguran kepada PKL yang kembali berdagang, akan sia-sia pembongkaran kemarin. Pasti akan menjamur lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan tidak tertibnya PKL di sekitar Jalan Raya Bogor yang menggunakan areal terbuka hijau untuk dijadikan lahan usahannya, juga dapat menghambat raihan piala Adipura untuk Kota Depok. “Padahal, itu salah satu indikator dalam penilaian Adipura. Selama 18 tahun, Depok belum pernah dapat piala di ajang prestisius dibidang lingkungan ini. Yang ada hanya sertifikat saja,” tegasnya.

Warga Kelurahan Jatijajar, Tapos, Sutarno mengatakan, saat ini memang sudah marak kembali para PKL yang berdagang di Jalan Raya Bogor. “Kalau sudah dibongkar ya diawasi, didiamkan jadi seperti ini, menjamur. Kalau mau diberi pagar sekalian, ini kan didiamkan. Tapi mereka juga mau usaha, susah juga jadinya,” kata Tarno.(cky/ina)