Didenda Rp2 Miliar

In Utama

Pelaku Usaha Tak Cantumkan Tanggal Kadaluarsa

 RADAR DEPOK.COM – Guna melindungi masyarakat dari peredaran makanan kadaluarsa atau tak layak konsumsi, maka dibutuhkan pengawasan yang intens dari pihak terkait. Apalagi kebutuhan hidup masyarakat menjelang puasa Ramadan dan Idul Fitri setiap tahunnya sudah dipastikan meningkat. Apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peredaran makanan kadaluarsa ini?

Pemerintah tentu tak mau kecolongan dengan beredarnya makanan kadaluarsa. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Ahmad Kafrawi mengaku, pihaknya tengah berupaya mengawasi peredaran produk pangan, khususnya yang mempunyai masa tenggang waktu alias Expired.

Salah satu pengawasan yang dilakukan yaitu tiga minggu sebelum puasa Ramadan terus intens turun ke lapangan. Perlu dicegah bila ada produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Mulai dari pangan ilegal, kadaluarsa, dan produk rusak. Mengingat kebutuhan menjelang Ramadan hingga Hari Raya meningkat.

“Kami selalu siap mengantisipasi peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Seperti ilegal, rusak, dan kadaluarsa,” tegas Kafrawi kepada Radar Depok.

Target pengawasan difokuskan pada pangan olahan tanpa izin edar, masa expired, kemasan rusak pada sarana distribusi. Sementara untuk lokasi dimulai dari distributor, gudang, toko, hypermarket, supermarket, pasar tradisional, pembuat serta penjual parsel.

Kafrawi pun menegaskan, bila ia menemukan pelanggaran terhadap produk yang dijual maka akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Terutama menjelang puasa dan Idul Fitri pengawasan akan lebih diperketat, ini bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen.

Tetapi pihaknya meminta Balai Besar dan Badan POM provinsi mau pun nasional turut meningkatkan pengawasan terhadap pangan jajanan di tempat pangan berbuka puasa. seperti produk kosmetik, obat tradisional, impor, lokal ilegal, serta yang mengandung bahan dilarang atau zat kimia berbahaya.

“Fokus pemeriksaan dilakukan di sarana importir, distributor, MLM, dan sarana distribusi lainnya,” terang Kafrawi.

Sementara pengawasan makanan nasional, sampel makanan maupun minuman diambil secara acak dari pabrik dan pasar bebas. Selain itu, pihaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana membeli produk pangan yang memiliki kode kadaluarsa.

Pemerintah, lanjut Kafrawi telah mengatur peraturan perundang-undangan tentang makanan, seperti larangan dan sanksi terhadap pelanggaran, serta pembinaan produsen guna memproduksi makanan yang memenuhi syarat. Diantaranya, Undang-Undang No7 Tahun 2003 tentang pangan dan peraturan pokok dalam pengawasan makanan, serta Permenkes RI No329/Menkes/Per/VII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan, dan sejumlah peraturan lainnya.

“Selain itu, pemerintah telah membuat undang-undang yang melindungi konsumen dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha,” jelasnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pada BAB IV perbuatan yang dilarang pelaku usaha pada Pasal 8 menyebutkan, pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan maupun pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, akan dikenakan hukuman pidana atau pidana denda.

“Untuk hukuman penjara maksimal lima tahun dan hukuman denda sebesar Rp2 Miliar,” tegas Kafrawi.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok, Ernawati mengatakan, kategori makanan kadaluarsa merupakan makanan yang melebihi tanggal kadaluarsa yang tertulis dalam kemasan produk.

Ernawati menegaskan, makanan kadaluarsa tidak aman untuk dikonsumsi karena telah mengalami perubahan fisik, kimia maupun mikrobiologi yang dapat membahayakan kesehatan. Gejala keracunan pangan akibat mengonsumsi makanan kadaluarsa dapat menyebabkan sejumlah penyakit.

“Gejalanya seperti sakit perut, diare, mual, muntah, dan pusing,” tutup Ernawati. (dic)

You may also read!

pradi di sawangan baru

Pradi Blusukan di Sawangan Baru

SOSIALISASI : Calon Walikota Nomor Urut 1, Pradi Supriatna saat sosialisasi di kediaman Ketua RW04

Read More...
mekarjaya kerja bakti

Sukmajaya Kompak Bebersih Kantor

GIAT : Aparatur Kecamatan Sukmajaya bersama stakeholder adakan kerja bakti Kantor Kecamatan Sukmajaya. FOTO :

Read More...
Lurah Sukmajaya, Achmad Munandar

Lurah Sukmajaya Upayakan Jumantik mandiri

Lurah Sukmajaya, Achmad Munandar   RADARDEPOK.COM, SUKMAJAYA - Waspada penyakit Demam Berdarah (DBD), Lurah Sukmajaya Achmad Munandar

Read More...

Mobile Sliding Menu