Gandeng Kejari Depok, Sosialisasikan Hukum dan Bahaya Narkoba

In Politika

 

MENERANGKAN: Bagian Hukum, Kejaksaan Negeri Kota Depok, aparatur Kecamatan Cipayung saat melaksanakan penerangan hukum di Kelurahan/ Kecamatan Cipayung, kemarin. Foto: Irwan /Radar Depok.

Kemarin, Bagian Hukum Kota Depok memberikan sosialisasi soal pemahaman hukum dan bahaya narkoba kepada masyarkat Kelurahan/ Kecamatan Cipayung. Mereka turut mengandeng Kejaksaan Negeri. 

Laporan: Muhammad Irwan Supriyadi /Radar Depok

MUNGKIN sudah biasa ruang di tingkat dua kantor Kelurahan Cipayung  ramai bila ada kegiatan. Itu terjadi pada kemarin. Tokoh masyarakat, PKK, dan Karang Taruna kelurahan tersebut mengikuti pemahaman soal hukum dan bahayanya narkoba yang diberikan oleh Tim Intelejen Kejaksaan Negeri Depok.

Program itu dari Bagian Hukum Kota Depok. Tujuanya, agar masyarakat paham hukum dan bahaya narkoba. Lalu, terpenting adalah menjadikan kelurahan sadar hukum.

Tak lupa juga kegiatan itu dihadiri Camat Cipayung Asep Rahmat, Lurah Cipayung Herman, dan aparatur ASN di kecamatan tersebut.

“Sebenarnya penyuluhan hukum ini sudah menjadi kegiatan rutin bagian hukum. Biasanya kami bekerjasama sama dengan kepolisian, Kejaksaan Negeri, BNN, dan lainya. Tujuanya agar masyarakat paham perundang- undangan, terutama mencipatakan kelurahan sadar hukum,“ Kepala Bagian Hukum Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny.

Kelurahan  sadar hukum ini jelas mantan Camat Pancoranmas bahwa program dari pusat yang harus diterapkan di tingkat kelurahan. Hal itu sebut dia sudah sejak 2013 hingga sekarang.

“Tercatat di Bagian Hukum Kota Depok dari 2013 sampai 2016 ada 41 kelurahan yang sudah sadar hukum. Jadi, Kecamatan Cipayung yang memiliki lima kelurahan belum ada kelurahan sadar hukum. Makanya kami akan bentuk Kelurahan Cipayung akan jadi kelurahan yang sadar hukum,” bebernya.

Ada pun katagori  untuk mencapai kelurahan yang sadar hukum, pertama lanjut dia, yakni pencapaian  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus 90 persen. Lalu, tidak ada masyarakat nikah di bawah umur, jika masih ada. Maka tidak layak menjadi kelurahan sadar hukum.

“Kan ada perundang- undang perkawinan yaitu harus diatas 17 tahun. Ini kriterianya,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, yaitu soal angka tingkat kriminalitas yang tinggi, itu  perlu ditingkatkan Kamtibmas sehingga tingkat kriminalitas rendah.

“Lalu  terakhir jumlah kasus penyalagunaan narkotika. Semua indikator itu wajib ditempuh untuk capai kelurahan sadar hukum,” katanya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, Wahyu Eko Husodo, mengatakan pihaknya memberikan pemahaman narkotika dengan memberikan Pasal 111 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

“Kami memberikan penjelasan bahaya dan hukuman bila mengunakan narkotika sejenisnya,” kata dia singkat.

Dikesempatan itu, Lurah Cipayung, Herman menangapi positif  kegiatan penyuluhan dari Bagian Hukum Kota Depok dan Kejaksaan Negeri Depok. Menurut dia, penyuluhan ini harus diingatkan kembali, hal itu untuk memperkuat masyarakat di kehidupan di lingkungan.

“Kami harapkan setelah mereka mendapatkan penyuluhan ini bisa memberikan informasi kepada warga lainya di kelurahan ini. Kami pun ingin menjadi kelurahan sadar hukum,” tutup Herman. (*)

You may also read!

Bagi masker mekarjaya

Katar Mekarjaya Menjadi Agen Perubahan Lingkungan

GIAT : Karang Taruna (Katar) Kelurahan Mekarjaya giatkan kegiatan sosial bersama stakeholder. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...
Kpu webinar media center

KPU Depok Sosialisasi Pilkada ke Ribuan Milenial

WEBINAR : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna saat mengikuti Webinar bersama ribuan pemilih milenial

Read More...
KPu kota depok nana

KPU Depok Rayakan Maulid dan Munajat Virtual

DOA : Tangkapan layar Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna bersama peserta perayaan Maulid Nabi

Read More...

Mobile Sliding Menu