LPM se-Cimanggis Bersuara

In Satelit Depok
KLARIFIKASI: Camat (kedua kanan) dan pengurus LPM se-Kecamatan Cimanggis melakukan pertemuan di aula kecamatan, untuk membahas pemberitaan di salah satu media masa terkait pemotongan dana bantuan RTLH. Foto:Ricky/Radar Depok

>> Berita Miring Soal Dana RTLH (Ini Sub Judul Di Atas)

RADAR DEPOK.COM , CIMANGGIS – Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Cimanggis mengadakan pertemuan untuk mengklarifikasi pemberitaan miring di salah satu media masa, terkait pemotongan dana bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2016.

Pertemuan tersebut dihadiri Camat Cimanggis Henry Mahawan, Ketua FKA LPM Cimanggis Eddy Rochandi, Ketua LPM Kelurahan Harjamukti Jayadi, Ketua LPM Mekarsari Usman, Ketua LPM Tugu Eddy D. Iswanto, Ketua LPM Curug Kasman dan Ketua LPM Pasir Gunung Selatan (PGS) Anggoro.

Ketua LPM Kelurahan Harjamukti Jayadi, kepada Radar Depok menegaskan, dana RTLH diterima langsung oleh penerima bantuan. Tidak ada potongan sama sekali oleh LPM.

“Semua bon belanja barang dan belanja tenaga itu lengkap kami terima dari para penerima. Seluruhnya sesuai,” tegas Jayadi.

Ketua LPM Kelurahan PGS Anggoro menambahkan, terkait pemberitaan di media soal pemotongan dana RTLH tentunya sebagai evaluasi tentang pelaksanaan RTLH di seluruh kelurahan. “Alhamdulillah di PGS tidak ada permasalahan,” kata Anggoro.

Bahkan yang terjadi di lapangan, katanya, malah ada penambahan biaya swadaya masyarakat. Yakni dari bantuan yang diterima dari pemerintah Rp18 juta, sementara biaya pembangunanya di atas Rp20 juta. Babhkan sampai ada yang mencapai Rp35 juta. “Ini juga harus dilihat,” katanya.

Anggoro yang juga selaku Sekretaris FK LPM Kota Depok mengatakan, dari pelajaran ini, paling tidak LPM di Kota Depok harus lebih berhati-hati. Karena ada yang bermaksud baik dengan mengelola dana bantuan agar penerima bisa memiliki rumah layak dan uang terfokus di pembangunan rumahnya. Atau malah jadi salah sasaran.

“Tapi jika disinyalir memang hal-hal yang menyalahi itu sudah menjadi kewenangan penegak hukum untuk mendalami. Dengan tidak mengesampingkan praduga tidak bersalah,” kata Anggoro.

Klarifikasi yang disampaikan Ketua LPM se-Kecamatan Cimanggis ini berkaitan dengan pemberitaan berjudul ‘Dana Renovasi Rumah Reyot Disunat’ di salah satu media masa.

Dalam pemberitaan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Wahyudi Eko menduga bahwa LPM melakukan pemotongan dana Rp2 juta-Rp3 juta per kepala keluarga, setelah Kejari memeriksa 18 pengguna RTLH. (cky)

You may also read!

anak seperti di sunat

Aneh, Bangun Tidur Anak di Cimpaeun ‘Anunya’ Seperti Disunat

KEJADIAN ANEH : Anak berusia empat tahun di RW 3 Kelurahan Cimapeun, Kecamatan Tapos saat

Read More...
ulama ke idris imam

Persatuan Ulama-Habaib Depok Beri Restu Idris-Imam

DEKLARASI : Dihadiri Paslon Nomor Urut 2 dan elit partai Koalisi TAS, Persatuan Ulama dan

Read More...
penghargaan naik tingkat

Sanggar Ayodya Pala : Siswa Ujian Kenaikan Tingkat Raih Penghargaan

RAIH PENGHARGAAN : Sejumlah siswa Sanggar Ayodya Pala yang telah mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat mendapatkan

Read More...

Mobile Sliding Menu