Nitip Satu-Dua Boleh

In Metropolis

RADAR DEPOK.COM -Ada angin segar jika ini diperbolehkan nantinya. Pakar Pendidikan, Profesor Arif Rahman menilai titip menitip siswa sudah menjadi aktivitas tahunan setiap ajaran baru. Tapi, tentunya ada program ramah lingkungan.

Program tersebut, kata dia misalnya ada keluarga dari petinggi daerah, kepala sekolah, guru dan wakil rakyat yang mempunyai anak dan harus bersekolah. Itu diperbolehkan. Hanya saja, sekedar menitip satu sampai dua dan tidak memakai uang. Yang tidak boleh itu, dengan kuota banyak kemudian menggunakan uang juga. Itu jelas sudah melanggar.

Disini, sambungnya kepala sekolah bisa memilah kuota yang sudah ditetapkan dengan titipan tersebut. Tentu dalam juklak juknis juga dan aturan nantinya ada kelogaran hal tersebut. Tapi, jika ada yang memaksakan kehendak dan meminta kuota banyak bisa dilaporkan ke tim Saber Pungli. Jelas disitu ada keutungan bagi yang menitipkan.

“Soal titip menitip selagi itu kerabat tidak masalah, jumlahnya juga satu dan dua saja. Jika ada mekasa dengan jumlah banyak laporkan ke saber,” terangnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin mengungkapkan, sebenarnya jatah perkelas sebanyak 36 siswa sudah menjadi ketetapan sejak dari dulu. Namun, memang untuk setiap momentum penerimaan siswa baru kuotanya selalu lebih dan overload.

Dan itu cenderung memaksakan, karena ada indikasi titip menitip didalamnya. Satu kelas biasanya mencapai 40 siswa bahkan lebih, dan terlalu memaksakan. “Kalau bahas ini sebenarnya capek, yang benar itu ya tidak ada titip menitip,” ungkapnya.

Perlu diketahui Petunjuk Teknis (juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (juklak), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN, masih direvisi. Namun, ada yang menarik. Tahun ini dipastikan laten titip menitip, bakal tertutup. Berdasarkan aturan tersebut, nantinya satu kelas fix 36 siswa. Sementara, rombongan belajar (Rombel) masimal 12.

Kepala SMAN 9 Depok, Supiyana mengatakan, juknis PPDB sudah turun, namun masih terdapat beberapa yang direvisi dan belum ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar). “Sudah turun tapi masih ada revisi,” ujar Supi kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, perbedaan juknis PPDB tahun lalu terdapat pada jumlah siswa perkelasnya. Tahun lalu, jumlah siswa masih diperbolehkan antara 40-44 siswa perkelasnya. Tapi, tahun ini, jumlah siswa maksimal hanya 36 siswa perkelasnya. Jika satu kelas lebih dari 36 siswa, kepala sekolah bisa dipecat. “Satu kelas sudah fix 36 siswa maksimalnya. Dan jumlah rombel, maksimalnya ada 12 kelas,” imbuhnya.

Tahun ini jalur masuk dapat melalui jalur prestasi 10 persen, afirmasi miskin  10 persen dan akademik 70 persen. Sedangkan jalur prestasi, ada sedikit perbedaan, jika sertifikat yang dimiliki calon siswa bukan berasal dari instansi pemerintah, maka calon siswa akan dites langsung di sekolah tersebut.

“Kalau ia memiliki sertifikat yang diberikan pemerintah seperti OSN, O2SN dan lainnya itu bisa, tapi kalau prestasi selain itu harus dites di sekolah yang bersangkutan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Balai Pelayanan Pengawasan dan Pendidikan (BP3) wilayah 1, Herry Pansila dengan singkat mengatakan, juknis PPDB sudah turun. “Iya sudah turun” kata Herry.(ina)

You may also read!

anak seperti di sunat

Aneh, Bangun Tidur Anak di Cimpaeun ‘Anunya’ Seperti Disunat

KEJADIAN ANEH : Anak berusia empat tahun di RW 3 Kelurahan Cimapeun, Kecamatan Tapos saat

Read More...
ulama ke idris imam

Persatuan Ulama-Habaib Depok Beri Restu Idris-Imam

DEKLARASI : Dihadiri Paslon Nomor Urut 2 dan elit partai Koalisi TAS, Persatuan Ulama dan

Read More...
penghargaan naik tingkat

Sanggar Ayodya Pala : Siswa Ujian Kenaikan Tingkat Raih Penghargaan

RAIH PENGHARGAAN : Sejumlah siswa Sanggar Ayodya Pala yang telah mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat mendapatkan

Read More...

Mobile Sliding Menu