PEMBAHASAN: Pansus III DPRD Kota Depok selepas membahas Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, kemarin. Foto:Irwan/Radar Depok
PEMBAHASAN: Pansus III DPRD Kota Depok selepas membahas Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, kemarin. Foto:Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM  Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Depok masih merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok.

Adapun tiga bidang pembahasan ini, oleh Pansus III dilakukan terpisah. Sehingga bila nanti terdapat revisi, tidak harus membongkar keseluruhan tatib.

Ketua Pansus III DPRD Kota Depok, Iing Hilman, menuturkan bahwa dari pembahasan tersebut, harus pula ada sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perda SOTK Kota Depok.

Namun dalam hal penyempurnaan, lebih mengacu pada landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16, Undang- Undang MD3, dan seterusnya.

Hasil dari pembahasan ini, Iing menyebutkan, ada 37 pasal yang direvisi, dan terdapat penambahan 35 pasal baru. “Sedangkan jumlah pasal tatib yang sebelumnya adalah 124 pasal. Jadi total jumlah terbaru ada 169 pasal,” beber Politisi Partai Gerindra itu, kepada Radar Depok.

Lebih lanjut, dia mengatakan, hasil dari pembahasan ini, pihaknya meminta untuk difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat melalui Biro Hukum Pemkot Depok, untuk diverifikasi paling lambat 14 hari kerja. Sehingga bisa dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disahkan.

“Bila sudah dapat hasil verifikasi, kemudian dilaporkan di rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pengesahaannya pada Rapat Paripurna mendatang,” bebernya.

Tambah dia, terkait revisi Tatib ini, terdiri dari soal susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, penetapan anggaran pendapatan, tentang larangan, dan sanksi. “Revisi itu kami bahas per bab yang ada di dalam tatib,” tandasnya. (irw)