TERTIBKAN : Kasat Pol PP Kota Depok, Dudi Miraz Imaduddin saat menertibkan sejumlah penyandang PMKS di Jalan Margonda beberapa, waktu lalu. Foto:Dicky/Radar Depok
TERTIBKAN : Kasat Pol PP Kota Depok, Dudi Miraz Imaduddin saat menertibkan sejumlah penyandang PMKS di Jalan Margonda beberapa, waktu lalu. Foto:Dicky/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM –Puluhan Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial (PMKS) tidak berbuat banyak saat Satpol PP Kota Depok, menegak perda kemarin.  Puluhan PMKS yang ditertibkan dinilai melanggar Perda No16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum danm langsung didata.

Kasatpol PP Kota Depok, Dudi Miraz Imaduddin mengatakan, masih ada beberapa penyandang PMKS, yakni pedagang kaki lima (PKL) dan pengamen yang melaksanakan aktifitasnya di Jalan Raya Margonda. Untuk itu, sebagai penegak Perda, pihaknya melaksanakan penertiban guna menjaga Jalan Raya Margonda terbebas dari PMKS dan sesuai dengan Perda No16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. “Ya, selama seminggu lalu rutin melaksanakan penertiban PMKS di Jalan Raya Margonda,” ujar Dudi kepada Radar Depok, kemarin.

Dudi menjelaskan, umumnya pedagang kaki lima berjualan menggunakan trotoar jalan yang sebenarnya trotar jalan diperuntukkan kepada pengguna jalan. Untuk mengembalikan fungsi tersebut, pihaknya berusaha melaksanakan penertiban dan memberikan himbauan kepada PKL guna tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Tidak hanya itu, sambung Dudi sejumlah pengamen yang berada di Jalan Raya Margonda, terutama di pertigaan Jalan Raya Margonda dengan Jalan Arif Rahman Hakim tidak luput dari penertiban. Penertiban tersebut merespon dari keluhan masyarakat akan keberadaan sejumlah pengamen, yang kerap melaksanakan aksinya saat mobil berhenti tengah menunggu lampu lalu lintas.

“Kami juga menyisir ke Jalan Juanda yang juga ditemukan PKL dan pengamen di lampu merah Juanda,” terang Dudi.

Hal senada juga diamini Kasi Transmas Tibum, Agus Muhammad. Pelaksanaan penertiban dan penyosialisasi Perda rutin dilaksanakan Satpol PP Kota Depok. Agus menilai, PKL dan pengamen yang terjaring dalam penertiban dilakukan pendataan dan akan diikutkan dalam siding tindak pidana ringan (Tipiring) guna memberikan efek jera.

Agus mengatakan, selain melaksanakan penertiban PKL dan pengamen, Satpol PP mendorong ojek online tidak menggunakan bahu jalan untuk dijadikan tempat menunggu penumpang. Dia melihat, masih banyak ojek online menggunakan bahu jalan sehingga mengganggu akses pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Margonda.

“Penertiban ojek online sebagai langkah kami membantu Dishub Kota Depok dan sesuai dengan Perda Kota Depok,” tutup Agus. (dic)