RADAR DEPOK.COM –Waduh, ternyata ada masalah lain dalam proyek rumah tapak yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin, setelah dicek pembangunan sudah berjalan, parahnya  rumah senilai Rp121 juta tersebut belum mengatongi izin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok, Yulistiani Mochtar menyebutkan, sampai saat ini ijinnya pun tidak ada, namun proses pembangunan terus berjalan. Pemkot Depok melalui DPMPTSP akan melanjutkan hal ini ke satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Depok, guna menindaklanjuti.

“Kami sudah cek kelapangan dan memang belum ada izin, kami akan teruskan ke pol pp yang memiliki kewenangan,” kata Yulis kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Terkait luasan kavling, sambung perempuan berkacamata ini memang melanggar. Luasan tanah rumah tersebut hanya 72 meter persegi, sedangkan dalam perda Depok minimum 120 meter persegi. Oleh karena itu harus dikoordinasikan kembali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan pemerintah pusat.

Menimpali hal ini, Kasatpol PP Kota Depok, Dudi Miraz mengatakan, sampai saat ini masih berkoordinasi. Akan dilakukan pengecekan ke lapangan dan ada tahapannya. Jika memang melanggar tentu akan diberikan sanksi, sesuai kesalahannya. Melalui teguran lisan, tahapan surat peringatan (SP) hingga akhirnya stop pembangunan.

“Semua harus dicek dulu supaya tidak salah, jika memang melanggar tentu kami akan melakukan tindakan tegas,” tutup Dudi.

Perlu diketahui, rumah yang dibangun oleh pengembang PT Greem Construction City di Jalan Raya Citayam Parung Nomor 1. Ada sekitar 6.145 unit rumah yang akan dibangun dengan empat tipe berbeda, mulai dari tipe 27/72 (luas bangunan 27 m2 dan tanah 72 m2), tipe 27/84, tipe 36/84 dan tipe 41/98. Kawasan hunian murah seharga Rp112 juta, yang bisa dibeli oleh para pekerja yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).(ina)