Tuntut Kesehatan Gratis

In Politika
MENUNTUT: Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, memimpin unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin. Massa menuntut agar biaya kesehatan di Depok gratis. Foto: Irwan /Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Puluhan ibu-ibu yang tergabung organisasi Dewan Kesehatan Daerah (DKR) Kota Depok, mendatangi Gedung DPRD Kota Depok, kemarin.

“Kami datang ke sini untuk menuntut agar iuran BPJS Kesehatan diputihkan. Khusus warga Depok,” ungkap Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, kepada Radar Depok, kemarin.

Selain itu, ada beberapa permintaan lain yang turut diutarakan. Yakni, biaya kesehatan bagi warga Depok harus gratis. Jadi bila berobat di rumah sakit cukup menunjukan KTP Depok. Kesehatan gratis ini, bagi warga yang sudah mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan kelas tiga.

“Kami pun menuntut agar ada ketegasan pemerintah bagi rumah sakit yang menolak peserta BPJS Kesehatan. Larang rumah sakit yang meminta biaya atau jaminan di Unit Gawat Darurat(UGD), tidak tegas rumah sakit yang meminta biaya pada peserta BPJS Kesehatan, dan stop rayonisasi bagi peserta BPJS Kesehatan,” bebernya.

Dari pantauan awak media ini di lokasi. Para perwakilan DKR Kota Depok dipersilakan untuk berdialog di ruang Badan Musywarah (Bamus). Mereka diterima oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Sahat Farida Berlian.

“Aksi mereka menuntut sangatlah wajar. Karena masih ada warga yang ingin meminta haknya. Ini bukanlah mereka mengemis,” tutur Farida.

Perempuan yang juga Ketua Pantia Khusus (Pansus) IV soal Sistem Kesehatan Daerah (SKD) ini, menjelaskan bahwa pembahasan SKD sudah rampung.

Namun, masih ada kekurangan. Sehingga tetap perlu ada koordinasi oleh Bagian Hukum Pemkot Depok dengan Pemprov Jawa Barat. “Ini menjadi catatan bagi kami. Agak lambat membahas Raperda SKD,” katanya.

Dari sekian permintaan yang dituntut DKR Kota Depok, Farida, menyatakan ada satu tuntutan yang sulit terealisasi. Karena tidak ada payung hukumnya. Yakni, memutihkan tunggakan BPJS.

“Tapi bila ada good political will dari eksekutif (Pemerintah Kota Depok). Mereka menungak harus dilunasi terlebih dahulu. Bila masuk kriteria, bisa dibantu dari APBD kota,” katanya.

Menurut Undang-undang Dasar bahwa 10 persen dari  APBN dan APBD harus diberikan ke pos kesehatan.  Maka dari itu,  Sahat menilai, 10 persen dari anggaran APBD  mampu mengcover kesehatan warga Depok.

“Disarankan pihak eksekutif tinggal mencari pos mana saja untuk menempati kekurangan pos kesehatan,” tegasnya. (irw)

You may also read!

bank sampah tanjung

Melihat Giat Bank Sampah Tanjung : Enam Bulan Vakum, Kini Kembali Berjalan

TIMBANG : Bank Sampah Tanjung RT7/20 Sukatani saat melakukan penimbangan. FOTO :  ISTIMEWA   Masa pandemi yang

Read More...
renovasi musala 2 m

Renovasi Musala Arrahma Serap Rp2 M

DIRENOVASI : Pekerja sedang mengerjakan renovasi Musala Arrahma di RT4/3 Duren Mekar. FOTO : INDRA

Read More...
komunitas ciliwung sungai

Komunitas Kali Ciliwung Depok : Tetap Beraksi, Hindari Kerumunan

SUSUR CILIWUNG : Komunitas Ciliwung Depok sedang menyusuri sungai Ciliwung, beberapa waktu lalu. FOTO :

Read More...

Mobile Sliding Menu