Wenny Banyak Bantu, Malah di SP1

In Metropolis

RADAR DEPOK.COM -Pembubaran saat Anggota DPR RI Wenny Haryanto mengelar reses, di Musala Nurul Jannah, Kampung Rawa Geni, RT4/8, Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung Rabu (9/5) berujung petaka. Kemarin, DPP Golkar melayangkan surat peringatan (SP) satu kepada Wenny. Dalam surat yang benomor B-1075/GOLKAR/V/2017, isinya tertujuk pada saudara Wenny yang melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) Bekasi -Depok ini tanpa ada koordinasi dengan Pengurus DPD Partai Golkar dan  tidak melibatkan jajaran struktur pengurus partai Golkar Kota Depok.

“Surat itu menujukan biar fakta yang bicara bahwa pengurus DPD Partai Golkar Depok sudah laporkan ke DPD Golkar Jabar dan DPP Golkar,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi A Arafiq, kepada Harian Radar Depok kemarin.

Farabi menyebutkan, surat peringatan itu dikeluarkan pada 12 Mei 2017 yang ditandatangani oleh  Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jendral Idrus Marham. Surat peringatan itu yang pertama diberikan oleh saudarai Wenny Haryanto, karena tidak ada koordinasi dengan pihakn DPD Partai Golkar Kota Depok saat melaksanakan reses di daerah. “Kalau SP 1 dan 2, gak digubris. Tapi kalau sudah diberikan SP3 bisa di Pergantian Antar Waktu (PAW),” ungkap Farabi.

Menurut dia, persoalan ini sudah kedua kali Wenny tidak berkoordinasi dengan DPD Partai Golkar melakukan reses di Depok.  Tetapi Gokar pusat masib berbaik hati memberikan SP 1, seharusnya kata dia,  diberikan SP2.

“Bisa saja langsung SP2, kami masih mau liat surat balasan DPP, akhirnya dapat SPI.  Kemarin Sekjen DPP Golkar Idrus yang bicara  SP1 yang kali ini, kemarin dihitung peringatan biasa saja,” terangnya.

Menangapi hal itu, Anggota DPR RI, Wenny Haryanto mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan pihak DPD Partai Golkar Kota Depok prihal pelaksanaan reses di Depok. Namun, koordinasi itu dibatalkan oleh pihak pengurus DPD Golkar Depok dengan menjanjikan akan memberikan waktu yang pas untuk reses.

Tetapi lanjut dia, tidak ada kabar kepastian jadwal reses dari DPD Partai Golkar Kota Depok.  “Sudah koordinasi dan dibatalkan, saya pun tunggu kepastian untuk reses. Karena dikejar-kejar laporan hasil reses di DPR,” ungkap Wenny singkat.

Terpisah Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Babai Suhaimi yang waktu reses ada di lokasi, tidak menangapi serius prihal pembubaran reses Wenny di Ratu Jaya, Cipayung.

“Saya pikir gak apa apa, itu lebih baik sehingga nanti dari Bu Wenny juga bisa memberikan jawaban kenapa bisa reses seperti itu, dan sekaligus juga bisa disampaikan bagaimana perlakuaan DPD Partai Golkar kepada dia,” kata Babai.

Lalu, kata Babai soal SP 1 yang keluar dari DPP Partai Golkar, dia menerima keputusan dari DPP dan DPD Golkar Jawa Barat. Bahkan, dia mengaku dalam persoalan ini sudah berkordinasi dengan Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

“Jika memang ada SP dari Pusat seperti apa yang saya sampaikan,  kami akan terima dan sebaliknya kita juga akan sampailan hal -hal apa yang dilakukan DPD Partai Golkar kepada Bu Wenny. Sebab,  selama ini kurang apa bu Wenny terhadap Partai Golkar Kota Depok, baik bantuan ke DPD maupun ke kader lader Golkar se-Kota Depok,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati mengatakan, reses itu adalah kewajiban dari Anggota DPR atau DPRD kota dan kabupaten. Mereka kata dia  diberikan anggaran untuk turun ke Dapilnya untuk menyerap aspirasi dari konstituennya. “Artinya suka atau tidak suka si anggota DPR itu memang harus turun ke dapilnya,” ungkap Nini pagilan akrabnya.

Prihal soal tidak adanya koordinasi dengan pengurus partai di tingkat kota atau kabupaten menurut dia,  seharusnya diselesaikan secara internal dan baik. Terlebih anggota DPR itu biasanya anggota dpr punya tim baik tenaga ahli atau tim di dapilnya. “Ketika seseorang sudah terpilih menjadi anggota DPR kan artinya, tidak menjadi wakil salah satu partai saja, tapi wakil dari dari seluruh konstituen di dapil itu, sehingga partai tidak bisa menghalangi anggota DPR,” jelasnya.

Meskipun dia terpilih melalui partai tertentu, akan tetapi ketika sudah terpilih harus mewakili semua, bukan hanya partai dia (Wenny) berasal. “Ini sudah diatur fungsi DPR dalam Undang-undang.  Yaitu   ada di  UU MD3,” tandasnya. (irw)

You may also read!

pradi di sawangan baru

Pradi Blusukan di Sawangan Baru

SOSIALISASI : Calon Walikota Nomor Urut 1, Pradi Supriatna saat sosialisasi di kediaman Ketua RW04

Read More...
mekarjaya kerja bakti

Sukmajaya Kompak Bebersih Kantor

GIAT : Aparatur Kecamatan Sukmajaya bersama stakeholder adakan kerja bakti Kantor Kecamatan Sukmajaya. FOTO :

Read More...
Lurah Sukmajaya, Achmad Munandar

Lurah Sukmajaya Upayakan Jumantik mandiri

Lurah Sukmajaya, Achmad Munandar   RADARDEPOK.COM, SUKMAJAYA - Waspada penyakit Demam Berdarah (DBD), Lurah Sukmajaya Achmad Munandar

Read More...

Mobile Sliding Menu