CAIRKAN: RT RW dan LPM se Kecamatan Bojongsari saat melakukan pencairan dana insentif di Kecamatan Bojongsari. Foto: Ade /Radar Depok.
CAIRKAN: RT RW dan LPM se Kecamatan Bojongsari saat melakukan pencairan dana insentif di Kecamatan Bojongsari. Foto: Ade /Radar Depok.

RADAR DEPOK.COM, BOJONGSARI – Sebanyak 355 Ketua RT, 86 Ketua RW dan 7 Ketua LPM di Kecamatan Bojongsari mendapatkan jatah pertama dalam pencairan dana insentif. Pembagian yang dilakukan di Kantor Kecamatan Bojongsari tersebut, turut dihadiri Walikota Depok, Muhammad Idris dan istrinya, Elly Farida.

Dalam sambutannya, Walikota Depok, Muhammad Idris, mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada RT, RW dan LPM karena telah meluangkan waktunya dalam membangun Kota Depok. Sehingga, sebagai langkah dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, Pemkot Depok melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelurga (DPAPMK) Kota Depok memberikan dana insentif kepada RT, RW dan LPM.

“Intensif ini diberikan untuk operasional ditingkat RT RW hingga LPM, dan diharapkan berguna serta bermanfaat bagi keberlangsungan kepengurusan di lingkungan,” katanya.

Ratusan Ketua RT, RW dan LPM se Kecamatan Bojongsari terlihat telah berkumpul sejak pagi hari untuk menerima dana yang menyedot Rp10,2 miliar dari APBD Kota Depok tersebut.

“Pembagian ini dilakukan dua kali, yakni setiap enam bulan sekali, dan untuk jumlahnya berbeda,” katanya.

Usman menambahkan, untuk Ketua RT, mendapatkan Rp130.000 perbulan, Ketua RW Rp160.000 perbulan dan Ketua LPM Rp210.000 perbulan.

Sementara itu, Ketua RT02/06, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojonsari, Yahya mengatakan, dirinya menyayangkan sistem pembagian yang dilakukan oleh Pemkot Depok yang dicairkan secara bertahap.

“Lebih enak sih dicairkan sekaligus, karena kebutuhannya kan banyak, apalagi Bulan Ramadan yang banyak kegiatan,” katanya.

Selain itu, Ketua RW05, Kelurahan Bojongsari, Saidih, pun menuturkan, dirinya mengeluhkan jumlah dana yang diberikan kepadanya. Pasalnya, ditengah kebutuhan masayarakat yang semakin meningkat, jumlah yang diberikan tidak mencukupi.

“Kurang sih kalau segini, idealnya Rp250.000, karena ini kan juga demi kepentingan pelayanan masyarakat,” katanya. (ade)