RADAR DEPOK.COM -Kota Depok lagi-lagi tahun ini akan melabas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Efisiensi, penghematan dan Disiplin Kerja. Kendati belum ada surat ederan, nampaknya Kota Depok tetap memberlakukan ASN diperbolehkan mudik menggunakan mobil dinas (Mobdin). Padahal, dua menteri :  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo jelas melarang keras.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Nina Suzana mengatakan, Pemerintah Kota Depok telah memberikan lampu hijau kepada ASN Kota Depok terkait penggunaan mobdin. ASN yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, yang selama ini melayani masyarakat dibolehkan menggunakan modin untuk mudik lebaran.

“ASN diperbolehkan menggunakan kendaraan dinasnya untuk mudik sesuai kebijakan Walikota,” terang Nina kepada Radar Depok, kemarin.

Nina menjelaskan, ASN yang menggunakan kendaraan dinas tidak serta merta melepas tanggungjawab kendaraan dinas yang digunakan. ASN yang menggunakan kendaraan dinas, diminta untuk menjaga kendaraan tersebut selama digunakan untuk mudik lebaran. Dia tidak ingin, kendaraan dinas yang digunakan mudik saat kembali digunakan untuk menjalani tugas pasca lebaran tidak dalam kondisi prima.

Pada tahun sebelumnya, sambung Nina juga memberlakukan hal yang sama dengan memberikan izin kepada ASN, mudik menggunakan kendaraan dinas. Nina memberikan catatan, kepada ASN yang menggunakan kendaraan dinas, tidak boleh meminjamkan kendaraan dinas tersebut guna dipakai mudik oleh orang lain. “Kendaraan dinas dibawa mudik, dapat mencegah terjadinya pencurian apabila ditinggal rumah,” tutup Nina

Sementara, Menteri PAN RB, Asman Abnur menegaskan, pelarangan PNS menggunakan kendaraan dinas bukan tanpa alasan. Sebab sudah ada ‎Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Efisiensi, penghematan dan Disiplin Kerja. “Memang dalam peraturan itu tidak diizinkan,” ujar Asman di kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta kepada Jawa Pos (Grup Radar Depok).

Asman mengatakan, surat edaran terkait pelarangan penggunaan mobil dinas itu telah diedarkan ke seluruh lembaga dan pemerintah daerah. Seluruh PNS diminta untuk menaati surat edaran itu. “Ada (sanksi) di peraturan itu ada semua. Pembina pegawainya itu sudah tahu itu, baik bupati, walikota dan gubernur,” kata Menteri Asman.

Pelarangan itu kata Asman berlaku untuk penggunaan mobil dinas pribadi. Untuk kendaraan pelat merah jenis bus boleh dipakai untuk mudik bersama-sama. “Kalau secara pribadi kan tidak diizinkan, tapi secara bersamaan misalnya bus, itu kan pelat merah, itu harus dapat izin dari pejabat pembina pegawainya,” ujarnya.

Sebenarnya, pemerintah sudah siapkan untuk publik, seperti Kemenhub menyiapkan secara gratis. “Masa pegawai menggunakan bis dengan izin pejabat tinggi harusnya boleh dong, yang penting harus ada prosedurnya,” tuturnya.

Terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta, ASN tidak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

Tjahjo mengimbau kepala daerah tegas menerapkan aturan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Sejak dulu ini sebuah keputusan yang selalu beda dari Kemendagri. Pegangannya dari kantor Menpan (Menteri PAN RB). Kalau kantor Menpan melarang, ya sudah melarang,” kata Tjahjo Kumolo.

Bila ada yang masih melanggar, Tjahjo menegaskan akan ada sanksi atau pelanggaran disiplin. Untuk menteri pun demikian, walau ada mobil dinas, namun tidak untuk dipakai mudik. “Kecuali mobil (dinas) itu digunakan untuk mengangkut korban musibah kecelakaan dan sebagainya okelah, tapi kalau untuk mudik saya kita tidaklah,” ujar Tjahjo.(dic/hmi)