DISETUJUI: Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, saat menandatangi surat nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2018 didampingi Walikota Depok, Mohmmad Idris, dan Wakil Ketua DPRD, Igun Sumarno, dan Supariono. Foto: Irwan /Radar Depok.
yamaha-nmax
DISETUJUI: Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, saat menandatangi surat nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2018 didampingi Walikota Depok, Mohmmad Idris, dan Wakil Ketua DPRD, Igun Sumarno, dan Supariono. Foto: Irwan /Radar Depok.

RADAR DEPOK.COM – Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran 2018, sah disetujui pihak DPRD Kota Depok melalui Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin.

Pengesahan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, dan dua Wakil DPRD Kota Depok, Igun Sumarno dan Supariono.

“Kami bersyukur pembahasan KUA-PPAS sudah selesai. Rencana pendapatan kita Rp2,3 triliun,” kata Hendrik.

Dalam pembacaan laporan KUA-PPAS, disebutkan bahwa untuk plafon belanja daerah Pemkot Depok sebesar Rp 2.800.752.313.360,90 triliun. Dengan rincian, belanja tidak langsung sebesar Rp 1.85.710.479.994 triliun, dan belanja langsung sebesar Rp 1.715.041.833.366 triliun.

“Jadi, ada sedikit difisit sebesar Rp400 miliar, tapi ini bisa sambil berjalan untuk meningkatkan pendapatan. Tentunya dari sektor pajak,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga  Daftar ke KPU, Idris-Imam Aksi Sosial

Mantan pilot itu, menambahkan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS bersama OPD di Pemkot Depok, perlu ada perhatian dari pihak eksekutif.

Antara lain, penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanan menjadi dokumen anggaran, belum optimalnya koordinasi atau kerjasama antar OPD, belum maksimalnya pelaksanaan monitoring, dan evaluasi program pembangunan sebagai feedback bagi perencaan pembangunan daerah selanjutnya.

Lalu, belum optimalnya implementasi konsep cross funcion. Selain itu juga, sambung dia, dalam sektor pendapatan plafon terhadap rencana target pendapatan sebesar Rp 2.368.282.304.638,30 triliun.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemkot Depok terhadap kenaikan terget pendapatan yang cukup baik,” paparnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris, mengatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini sangatlah penting untuk menyusun program pembangunan yang menjadi prioritas.

Baca Juga  Golkar Usung Dedi

Menurut alumni Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur itu, di usia 18 tahun Kota Depok ini secara bertahap dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dimana, PAD Depok di 2017 mencapai Rp1 triliun lebih.

“Saya apresiasi dan percaya kepada eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA-PPAS. Dengan harapan bisa memberikan pendoman penyusunan anggaran 2018 mendatang,” tandas Idris. (irw)