SELESAI RAPAT: Jajaran BPPD DPRD Kota Depok usai menggelar rapat perencanaan pembahasan Raperda 2018, di salah satu hotel, kawasan Sentul, Bogor, 8 - 10 Juni.
SELESAI RAPAT: Jajaran BPPD DPRD Kota Depok usai menggelar rapat perencanaan pembahasan Raperda 2018, di salah satu hotel, kawasan Sentul, Bogor, 8 – 10 Juni.

RADAR DEPOK.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok, akan mengajukan pembahasan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di 2018. Detailnya, dua Raperda inisiatif dewan dan tujuh Raperda dari pemerintah.

Adapun Raperda yang berasal dari pemerintah, yakni, perubahan Perda No 14 tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang di Kota Depok, Perubahan atas Perda No 5 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.

Selanjutnya, Raperda Pengelolaan Barang Daerah, Raperda Pengolahan Air Limbah Domestik, Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Raperda Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dan ditambah lagi Raperda inisiatif Komisi A, revisi Perda RT/RW dan LPM usulan Komisi A. Ketua BPPD DPRD Kota Depok, Sri Utami, menegaskan bahwa karena perdanya usulan ekskutif (pemerintah), maka secara aturan perundangan revisi juga harus diajukan oleh eksekutif.

“Sedang usulan Raperda inisiatif, usulan Komisi B yakni Pembinaan Pelaku Niaga dan Jasa dan  Raperda Inisiatif Komisi C soal Kota Hijau,” ungkap Sri kepada Radar Depok, kemarin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Raperda yang dibahas memang sudah semestinya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Berdasarkan Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundangan, yang dituangkan dalam Perda No 1 tahun 2014 tentang Peraturan DPRD Kota Depok. Menyatakan, DPRD Kota Depok  bertugas  untuk meyusun rancangan program peraturan daerah.

Sebab itu, BPPD DPRD Kota Depok, telah melaksanakan koordinasi untuk membahas sembilan Raperda tersebut, dengan melakukan pembahasan  penyusunan Raperda antara DPRD dan pemerintah pada 8 – 10 Juni.

“BPPD melakukan pembahasan Program Pembetukan Perda (Propemperda) untuk tahun 2018 bersama pemda yang diwakili oleh Bagian Hukum Sekda dan OPD-OPD pengusul Raperda,” beber dia.

Ia mengatakan, secara umum, pihaknya menyetujui seluruh ajuan Raperda dari pemerintah untuk diteruskan di Propemperda. Dengan catatan, semu Raperda yang diusulkan segera melengkapi dengan kajian naskah akademik. Sedangkan untuk Raperda revisi, harus disertai executive summary.

“Selain itu anggota BPPD juga memberikan sejumlah catatan yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk muatan Perda,” tegasnya.

Lanjut dia, bila di tengah-tengah pemnbahasan ada usulan kembali dari eksekutif dan legislatif. Maka usulan bisa diajukan sebelum Rapat Paripurna penetapan APBD 2018, pada 31 November 2017.

“Semua sudah menyerahkan dan menjelaskan executive summary yang berisi urgensi pengusulan Raperda tersebut. Dalam waktu dekat BPPD akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi untuk kembali mengkaji dan membahas naskah Raperda,” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab HM, mengatakan Raperda Inisiatif Komidi C soal Kota Hijau akan dibahas di tahun ini. Akan ada delapan aspek yang diatur. Antara lain, perencanaan pembangunan dan desain kota yang ramah lingkungan. Serta peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kualitasnya.

“Desain bangunan yang ramah lingkungan adalah yang efisien penggunaan energi dan kualitas udaranya, sedangkan untuk peningkatan RTH minimal 30 persen harus tersedia,” terangnya.

Dia berharap dengan keberadaan Raperda Kota Hijau, Kota Depok bisa menjadi kota yang layak dan nyaman dihuni. Dimana pemerintah bersama dengan warga saling bahu membahu merawat lingkungannya. “Sehingga Depok bisa menjadi kota yang berkelanjutan,” tandasnya. (irw)