PANDANGAN: Suasana di Gedung DPRD Kota Depok saat melaksanakan Rapat Paripurna terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2017, kemarin.Foto : Irwan/Radar Depok
PANDANGAN: Suasana di Gedung DPRD Kota Depok saat melaksanakan Rapat Paripurna terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2017, kemarin.Foto : Irwan/Radar Depok

RADAR DEPOK.COM – Walikota Depok, Mohammad Idris menyampaikan Nota Keuangan dan Perubahan APBD Tahun 2017 pada Rapat Paripurna, Kamis (24/8). Hasilnya diketahui, Pendapatan Asli Daerah(PAD) 2017 naik sebesar Rp183 miliar.

Di perubahan APBD 2017, diusulkan pendapatan daerah sebesar Rp2,6 triliun  dari pendapatan semula sebesar Rp2,4 triliun. Dengan demikian, mengalami kenaikan sebesar Rp183 miliar lebih atau meningkat sebesar 7,38 persen.

“Setelah lebih dari satu semester anggaran 2017 berlangsung, terdapat perkembangan dinamika dalam pelaksanaannya terutama terkait adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi. Serta adanya kebutuhan kebijakan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Idris.

Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2017 yang diajukan Pemerintah Kota Depok mendapatkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Depok, kemarin.

Dari Fraksi Demokrat, Endah Winarti mengatakan, Rapat Paripurna ini sangat startegis untuk mengwujud Depok Unggul, Nyaman, dan Religius.

Sebab, pembahasan Racangan APBD Perubahan Tahun 2017 berdasarkan 10 program ungulan Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna.

“Salah satunya program Depok peduli pendidikan, pelayanan puskesmas rawat inap 24 jam, pembangunan alun-alun, dan lainya,” kata Endah.

Terkait Nota Rancangan Keuangan, sambung dia, harus diprioritaskan anggaran belanja langsung pada kegiatan peningkatan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang berdasar pada Nota APBD–P Tahun 2017. Penambahannya (APBD-P), menjadi Rp102 miliar, yang sebelumnya Rp52 miliar.

Lalu, pada anggaran perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pada nota APBD 2017. Semula Rp27,817 miliar. Kini diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Rp75,817 miliar.

“Dan urusan sosial. Semula Rp717,436 juta. Fraksi Demokrat mengusulkan penambahan menjadi Rp1,2 miliar. Sehingga urusan sosial adalah Rp11,8 miliar,” katanya.

Prihal, Silpa di 2016 lalu sebesar Rp643,862 miliar. Endah meminta agar dimanfaatkan sesuai peraturan undang-undang. Terlebih, Fraksi Demokrat memandang perlu membentuk pokja terkait dengan belum selesainya pembangunan Terminal terpadu Margonda dan Pembangunan Terminal Jatijajar, yang sudah delapan tahun tidak difungsikan.

“Serta lebih intensif menyelesaikan pembebasan fasos dan fasum jalan Tol Cijago seksi satu sebesar Rp38.276.705.945,” tandasnya. (irw)