RADAR DEPOK.COM – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, membuka tiga loket tambahan di kantor Balaikota Depok.  Hal ini guna memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).  Selain menambah loket,  masyarakat juga bisa membayarkan PBB ke 11 kantor kecamatan.  Jumlah PBB yang masuk hingga kemarin siang mencapai Rp176. 849.055.897.

“Dari 1 Januari sampai hari ini, yang sudah dibayarkan oleh 253.657 wajib pajak mencapai Rp176 miliar. Jumlah ini, masih tersisa sekurangnya Rp57 miliaran bila mematok APBD Perubahan 2017,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Nina Suzana kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Nina mengatakan, trennya banyak wajib pajak yang membayar PBB mendekati akhir Agustus. Untuk meminimalisir banyaknya antrean, seminggu sebelum jatuh tempo, maka BKD membuka loket pembayaran PBB tambahan. Perempuan yang juga menjabat sebagai Kakwartircab (kwarcab) Pramuka Kota Depok ini, menyarankan masyarakat melakukan pembayaran di loket tambahan tersebut, atau di 11 kantor kecamatan dan mitra pembayaran PBB.

“Masyarakat juga biasanya masih lebih nyaman kalau mendapatkan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang ada di loket PBB. Padahal, transaksi yang dilakukan lewat Bank BJB, Bank BNI, Bank BTN, Bank CIMB Niaga, Pos Indonesia, Alfamart dan Indomaret juga sudah pasti tercatat di sistem pembayaran kami. Bedanya hanya pada bentuk bukti pembayarannya saja,” sambungnya.

Nina menjelaskan, mulai 1 September otomatis berlaku sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 persen per bulan maksimal selama dua puluh empat bulan. Meski persentase sanksi tidak bertambah setelah dua tahun, tapi menjadi kewajiban baru yang harus dibayarkan WP.

“Terhadap piutang pajak yang tercatat, kita melakukan upaya  penagihan piutang. Teknisnya, diawali dengan konfirmasi kepada wajib pajak, selanjutnya diberikan teguran berupa surat yang dikirim via pos atau diantarkan langsung. Untuk saat ini penagihan piutang lebih diutamakan untuk piutang PBB yang nilainya cukup besar,” tutupnya.(ina)