RADAR DEPOK.COM – Bila tak ada aral melintang wakil rakyat Depok bakal menerima pendapatan sebesar Rp34 juta sebulan. Besaran dana tersebut dinilai pengamat efisien, tapi jangan sampai dana tersebut disalahgunakan.

Pengamat Hukum Tata Negara, Profesor Asep Warlan Yusuf mengatakan,  pergantian kendaraan dinas anggota DPRD Kota Depok dengan uang Rp36 juta perbulannya itu sebenarnya lebih efisien. Karena jika menggunakan kendaraan dinas setiap bulannya perlu pengeluaran untuk biaya bensin dan juga tenaga supir. Bisa jadi lebih besar dari jumlah transportasi, yang dikeluarkan sekarang jika dikalkulasikan pertahunnya. “Kalau bentuknya uang bisa lebih efisien dan digunakan untuk keperluan dinas anggota dewan, ” ungkapnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Asep menambahkan, namun sisi minusnya memang jika bentuknya uang transportasi bisa saja nanti disalahgunakan. Misalnya, tadinya untuk keperluan dinas malah dipergunakan untuk kegiatan lain. Sehingga uang transportasi tadi tidak cukup untuk jangka waktu sebulan. Dan dikhawatirkan anggota dewan akan mencari dana menggunakan cara lain. “Semua itu ada plus minusnya, kembali ke kebijaksanaan pengguna dana tersebut,” tegasnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Nina Suzana belum menyediakan admintrasi dan persiapan rencana penarikan mobdin. Sebab, belum ada pembicaraan soal penarikan mobdin anggota. Tapi, batas waktu pengembalian mobdin dewan ada, tentunya sedang dalam persiapan.

“Yang jelas kami sedang siapkan admintrasinya biar pas waktunya bisa langsung ditarik,” kata Nina.

Rencana penarikan mobdin itu, sambung dia, memang akan dilakukan Pemkot Depok. Ini memicu pada peraturan dan mobdin tersebut status pinjam pakai. Hal itu juga karena PP 18 Tahun 2017, kini sudah diturunkan menjadi peraturan daerah, dan  sudah disahkan.

Menurutnya, penganti trasportasi mobdin dewan Kota Depok itu,  akan diganti dengan dana trasportasi tiap bulan sesuai ukuran cc mobil.

Namun, mantan Kasatpol PP Kota Depok itu, menyebutkan belum tahu jumlah pastinya perdewan menerima dana alokasi trasportasi tiap bulan penganti mobdin. gBelum masih menunggu Peraturan Waliota (Perwal) untuk besaranya. Itu masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita,h ungkapnya.

Prihal, kendaraan usai dikembalikan ke Pemkot Depok. Mobdin tersebut direncanakan akan digunakan untuk trasportasi pendukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tapi, tegas dia, ini harus dibicarakan dan dirapatkan terlebih dahulu ke pimpinan yakni Walikota Depok. gYang pasti akan distribusikan untuk mobil operasional OPD yang masih kurang,h tegasnya.(irw/ina)