RADAR DEPOK.COM – Tingginya suara penolakan Sistem Satu Arah (SSA) ketimbang yang setuju, harus jadi catatan penting Pemkot Depok. Apalagi, sejumlah pihak menilai adanya SSA tidak efektif kalau hanya menerapkan satu arah tanpa ada kebijakan lain.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menegaskan, penerapan SSA tidak akan efektif bila tidak dibareangi dengan kebijakan baru. Menurut dia, SSA di Depok kali ini hanya memindahkan kemacetan ke titik yang baru saja. Sebab  akar dari kemacetan adalah kurang baiknya sistem angkutan umum, yang ada di Kota Depok. Dia menyarankan agar Pemerintah Kota Depok membenahi angkot yang ada di Kota Depok. “Walikota harus punya nyali ntuk menertibkan angkot, kalau perlu belajar dari Jawa Tengah” ucap Djoko kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Djoko mengatakan, penerapan SSA ini bukan lagi soal teknis, tapi lebih kearah kebijakan sosial politik. “Walikota harus turun langsung ke lokasi saat macet untuk memantau keadaan disana,“ terangnya.

Terpisah,  Wakil Rakyat Dapil Pancoranmas, Hafid Nasir mengaku, sudah mendengar keluhan warga yang tinggal di Perumnas, dan juga para pedagang pasar. Pria yang kini duduk di Komisi D ini mengungkapkan, akan menampung semua keluhan dari warga Perumnas dan pedagang di Pasar Depok Jaya. “Nanti saya akan duduk bareng dengan mereka, supaya bisa saya sampaikan ke Pemerintah Kota Depok” ucapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Depok harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Jangan hanya terfokus pada apek penguraian kemacetan saja. “Saya mendengar dari warga bahwa setelah di uji coba SSA nampaknya belum mampu mengurai kemacetan” ucap politisi PKS ini.

Ketua pengurus Pasar Depok Jaya, Abdul WAhab mengaku, sudah banyak mendengarkan keluhan dari para pedagang yang ada di Pasar Depok Jaya. Dia tidak dapat berbuat banyak akan keluhan para pedagang, karena SSA tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah Kota Depok.

“Saya selaku masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa memohon agar Pemerintah Kota Depok bisa memberi solusi akan semua permasalahan ini “ ucap Abdul.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Quritifa Wijaya menyebutkan, anggaran secara khusus untuk program SSA tidak ada dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah(APBD), dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kota Depok 2017.

Itu, kata dia,  program SSA dimasukan kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan rutin Dinas Perhubungan Kota Depok. “Anggaran secara khusus ndak ada dan tidak ada kegiatan baru,” kata Qurtifa, kepada Radar Depok, kemarin.

Prihal, SSA dilanjutkan atau tidak. Qurtifa mengatakan, tergantung hasil evaluasi dari pihak Dishub menjalankan program tersebut. Terlebih dia mengaku, belum memiliki data plus minusnya.

“Saya mendorong agar Dishub lakukan evaluasi yang komprehenshif dan hasilnya bisa disampaikan ke DPRD Kota Depok. Terkait keluhan juga perlu direspon, seperti apa masalah yang ada,” ungkapnya.

Anggota Banggar DPRD kota Depok lainya, Mazhab HM menuturkan, dana anggaran SSA tidak ada di APBD dan ABT 2017.  Malah menurut dia, program SSA itu tidak perlu anggaran.  “Saya gak tahu itu (anggaran SSA). Tidak ada di ABT  untuk  anggaran SSA,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kota Depok itu.

Menyikapi SSA yang pro dan kontra di masyarakat itu, Mazhab mengatakan, Komisi C DPRD Kota Depok akan segera memanggil dinas terkait yaitu Dishub Kota Depok untuk meminta pemaparan, dan meminta hasil kajian tehadap pemberlakuan SSA tersebut. “Dari hasil pemaparan Dishub, Komisi C akan mengambil kesimpulan. Apakah akan menolak atau mendukung pemberlakuan SSA tersebut,” katanya.

Namun, ia menilai secara pribadi, menolak sejak awal diberlakukan SSA, karena menambah kemacetan di tempat lain. Artinya  hanya memindahkan kemacetan dari tempat yang satu ketempat lain. “SSA ini belum layak diberlakukan, karena infrastruktur pendukung atau jalan alternatif yang belum memadai,” tandasnya.(cr1/irw)