RADAR DEPOK.COM – Gelombang penolakan uji coba dan penerapan Sistem Satu Arah (SSA) semakin menjadi. Kemarin sekira pukul 14:35,  puluhan warga berkumpul memadati trotoar Jalan Arif Rahman Hakim. Sambil membawa empat banner bertuliskan, penolakan Sistem Satu Arah (SSA), puluhan warga long march ke gedung putih Pemerintahan Kota Depok. Puluhan warga perwakilan dari Jalan Arif Rahman Hakim (ARH), pedagang pasar Dewi Sartika, hingga warga Kelurahan Depok Jaya ini akhirnya berorasi, dan berkali-kali teriakan menolak SSA diserukan.

Ditengah orasi, Koordinator Gerakan Solidaritas Suara ARH, Suryadi B mengatakan, dalam penerapan SSA ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pemkot Depok. Diantaranya, rambu lalu lintas, infrastruktur jalan, dampak lingkungan, dan beberapa hal lainnya.

“Kami ingin uji coba SSA dihentikan dan menolak diterapkan, Jalan ARH tetap menjadi dua arah,” ujar Suryadi kepada Radar Depok, kemarin.

Suryadi menjelaskan, ada beberapa permasalahan baru ditengah masyarakat setelah penerapan SSA di Jalan ARH. Diantaranya, kerugian pelaku usaha, pemborosan bahan bakar minyak (BBM), sulitnya warga dan anak sekolah menyebrang jalan, bertambahnya waktu tempuh.

Tidak hanya itu, sambung dia dari keluhan masyarakat, banyak jalan lingkungan seperti Jalan Madrasah, Jalan Kembang Beji, dan Jalan Kabel banyak dipadati kendaraan yang memotong jalan dikarenakan dampak dari SSA. Bahkan, setelah diberlakukan SSA, kendaraan yang melintas di jalan lingkungan kerap terjadi kecelakaan, baik sesama pengendara maupun dengan warga yang melintas. “Jangan jadikan masyarakat sebagai korban dari kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, dalam penerapan uji coba SSA seakan tidak melibatkan maupun meminta pendapat masyarakat sekitar yang berdekatan langsung dengan SSA. Bahkan, pelaku usaha hampir mengalami penurunan sekitar 80 persen sejak diberlakukannya SSA.

Apabila dilakukan penerapan SSA, kata dia harus disertai dengan pembangunan pendukung, seperti pembuatan Jembatan Penyebrangan Orang di Jalan Dewi Sartika, Nusantara, dan ARH. Selain itu, pihaknya mendorong Pemkot Depok meminta pemerintah pusat membangun fly over atau underpass di Jalan Dewi Sartika. “Kami tidak menolak, namun harus ada penyelesaian yang baik tanpa merugikan masyarakat,” ucap dia.

Sekitar satu jam melakukan orasi didepan kantor Balaikota Depok. Akhirnya, sebanyak 13 perwakilan Gerakan Solidaritas Suara ARH dipertemukan dengan jajaran Dinas Perhubungan Kota Depok, dimediasi Satpol PP Kota Depok di ruang rapat kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Depok.

Usai mendengarkan keluhan sejumlah perwakilan warga, Kabid Lalu Lintas Dishub Depok, Akhmat Ziani mengatakan, konsep pemberlakuan satu arah sudah ada sejak 2014. Namun, Pemkot Depok maupun Dishub baru menerapkannya pada akhir Juli lalu. “Penerapan SSA tidak ada hubungannya dengan pusat perbelanjaan di Jalan Dewi Sartika,” terang Zaini.

Zaini menuturkan, sebelumnya Dishub Depok telah menerima perwakilan RT dan RW dari Kelurahan Depok dan Depok Jaya. Keluhan tersebut tidak jauh dari keinginan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Solidaritas Suara ARH.

Menurutnya, penerapan SSA saat ini masih bersifat uji coba dan terus melakukan evaluasi setiap minggunya. Dia mengakui masih ada kekurangan dalam fasilitas maupun rambu lalu lintas yang belum memadai. Hal itu dikarenakan, penerapan SSA masih bersifat uji coba, guna mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Depok. “Kami juga mendukung keinginan masyarakat, guna mendorong Pemerintah Pusat membangun fly over maupun underpass,” tutup Zaini. (dic)