AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK HASIL SITAAN : Tampak terlihat puluhan kendaraan mewah hasil sitaan Polda Metro Jaya atas kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group di halaman Kejaksaan Negeri Depok.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
HASIL SITAAN : Tampak terlihat puluhan kendaraan mewah hasil sitaan Polda Metro Jaya atas kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group di halaman Kejaksaan Negeri Depok.

DEPOK-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, pastikan akan memberikan aset Pandawa Grup ke kurator. Tapi jangan senang dulu, aset akan tetap disita hingga proses peradilan selesai, dan debitur pailit terbukti secara sah.

Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Sufari menegaskan, aset tersebut dapat jatuh ke tangan kurator apabila debitur pailit terbukti secara sah, dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana. Debitur pailit juga terbukti mendapatkan keuntungan dari aksi pidana tersebut.

Jadi, kata Sufari tidak ada hubungannya apabila kurator meminta aset pandawa yang disita oleh Kejari Kota Depok. “Tidak ada hubungannya, aset akan tetap disita hingga proses peradilan selesai,” singkat Sufari kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Adapun aset yang dikantongi oleh kejaksaan antara lain 28 mobil berbagai merek, 20 unit sepeda motor, 12 sertifikat hak milik, enam rumah atau bangunan, 10 bidang tanah, sejumlah logam mulia, uang segar dalam buku tabungan, perhiasan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Oleh karena itu, tim kurator sedang menunggu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Depok atas tuntutan jaksa kepada bos KSP Pandawa Nuryanto. Perkara ini terdaftar dengan No.424/Pid.Sus/2017/PN.DPK sejak 27 Juli 2017.

Diketahui aset KSP Pandawa dinyatakan pailit pada 31 Mei 2017. Tim kurator mencatat telah menerima tagihan senilai Rp3,32 triliun dari 39.068 kreditur.

Perkara ini berawal dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan nasabah KSP Pandawa Group. Perkara yang terdaftar dengan No. No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst ini juga turut menyeret Nuryanto selaku pemilik koperasi.

Dalam proses PKPU, debitur dianggap tidak beritikad baik lantaran tidak menyodorkan proposal perdamaian. Selanjutnya, debitur meminta perpanjangan PKPU tetapi ditolak seluruh kreditur. Dengan begitu, debitur diputus pailit.

Sementara itu, Perwakilan Kreditur KSP Pandawa Mandiri Group, Sardi Tambunan menuturkan, Kejari Depok meminta agar segera menyerahkan aset kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga, Jakarta Pusat.

“Karena tidak ada kejelasan dana kami kembali atau tidak, makanya kami minta aset ini segera diserahkan Kejari sama kurator biar dapat dipelihara. Kalau di Kejari, nanti aset ini rusak atau dipindahalihkan ke orang lain,” tutur Sardi.

Menurutnya, pihak Kejari harus segera menyerahkan aset sitaan kepada kurator, agar para nasabah koperasi ini dapat sedikit tenang dan mengharapkan dana mereka dikembalikan.

“Kami hanya butuh kejelasan saja atas dana kami, jangan sampai dana kami ini dinikmati oknum lain yang mencari keuntungan dari perkara ini,” sambungnya.

Sardi menjelaskan, pengajuan pengalihan aset dari Kejari kepada kurator yang ditunjuk PN Niaga ini, sudah sepatutnya dilakukan. Mengingat aset debitur atau pengurus KSP Pandawa Mandiri Group termasuk dalam benda bergerak.

Hal tersebut juga dilakukan untuk meminimalisir nilai pelelangan barang sitaan, agar harga barang tidak merosot. Pasalnya, ia berkeyakinan jika aset-aset bergerak seperti kendaraan tetap berada di Kejari, maka tidak akan terawat dengan baik.

“Kalau Kejari Depok mau menanggung kekurangan dana kami saat aset ini dilelang rendah, tidak jadi persoalan. Toh yang dirugikan dalam masalah ini adalah para nasabah seperti kami,” lanjutnya.(ade)