RICKY/RADAR DEPOK PERSIAPAN: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, bersama jajaran KPU Kota Depok, Panwaslu Kota Depok dan perwakilan partai, usai kegiatan sosialisasi Pilgub Jabar di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini Kelurahan Depok, Pancoranmas, kemarin.
RICKY/RADAR DEPOK PERSIAPAN: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, bersama jajaran KPU Kota Depok, Panwaslu Kota Depok dan perwakilan partai, usai kegiatan sosialisasi Pilgub Jabar di Kantor KPU Kota Depok, Jalan Kartini Kelurahan Depok, Pancoranmas, kemarin.

DEPOK – Jelang proses Pilgub Jabar 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mulai menggeber sosialisasi tahapan pilgub, termasuk di dalamnya membangun komunikasi awal dengan stakeholder. Kemarin, mereka melakukan rapat sosialisasi di Kantor KPU Kota Depok.

Datang sebegai perserta, perwakilan Pemkot Depok, Polresta Depok, Kodim 0508, Panwaslu, dan partai politik.

Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati mengatakan, pihaknya mensosialiasikan tahapan pemilihan gubernur, program dan kegiatan, sebagaimana dijadwalkan dalam PKPU 1 Tahun 2017, terutama terkait pelaksanaan Pilgub Jabar.

“Paling tidak pertama selain mensosialisasikan mengenai PKPU, kami juga berharap mulai membangun komunikasi awal dari seluruh stakeholder untuk sama-sama mensukseskan pemilu nasional dan dalam waktu dekat ini untuk Pilgub Jabar 2018,” terangnya.

Dengan memulai koordinasi dan komunikasi ini, lanjut Titik, KPU Kota Depok berharap permasalahan-permasalahan kebelakang yang menjadi bagian dalam dinamika pelaksanaan pilgub, dapat diberi kritik serta masukan yang lebih membangun. Misalnya, terkait penyusunan daftar pemilih.

“Mengantisipasi daftar pemilih itu sendiri, kami jauh-jauh hari menginginkan ada upaya preventif guna mencegah adanya pelanggaran,” paparnya.

Salah satunya, lanjut Titik, yakni harus mendorong perekaman E-KTP 100 persen. Paling tidak sampai Desember awal, sudah dapat terekam hingga 100 persen. Dengan begitu, dapat meminimalisir sengketa yang berpotensi dalam tahapan Pemilu 2019 maupun pilgub.

Kata Titik, karena yang bisa didaftarkan sebagai pemilih hanya yang telah merekam data E-KTP. Jika belum, lebih dulu harus merekam, kemudian diberikan Surat Keterangan (Suket).

“Di awal Desember semestinya sudah bisa diketahui, tapi jika November sudah selesai maka akan lebih bagus,” ucap Titik.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, secara umum jika melihat semangat, baik dari penyelenggara maupun peserta, sangat antusias dalam sosialisasi ini.

“Secara naluriah, seluruhnya sepakat untuk melaksanakan pilgub yang nyaman, aman dan memuaskan semua pihak,” kata Pradi.

Terkait perekaman E-KTP dan blanko yang masih terkendala, lanjut Pradi, seluruhnya harus terbuka, terkait teknis maupun administratif. Meski memang, kondisi ini bukan hanya di Kota Depok. Hampir seluruh daerah mengalami nasib serupa. Perekamannya sudah, tapi belum terima E-KTP.

“Karena memang dari blanko itu sendiri dibutuhkan 110 ribu. Untuk sementara baru tiba 20 ribu blanko di Disdukcapil. Tadi secara khusus saya minta, tetap kita hunting ke pusat untuk dapat memenuhi. Paling tidak mendekati 100 persen,” tandas Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini. (cky)