AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK TERABAIKAN : Pejalan kaki sedang berjalan di kawasan Margonda Raya, kemarin. Hilangnya hak pejalan kaki sangat terlihat di jalan tersebut, akibat jalur pedestrian yang seharusnya dilalui mereka tertutup oleh kendaraan yang parkir sembarangan.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
TERABAIKAN : Pejalan kaki sedang berjalan di kawasan Margonda Raya, kemarin. Hilangnya hak pejalan kaki sangat terlihat di jalan tersebut, akibat jalur pedestrian yang seharusnya dilalui mereka tertutup oleh kendaraan yang parkir sembarangan.

DEPOK–Kaki, tampaknya, masih dianggap sebagai kasta terendah pengguna jalan. Di Kota Depok, sejumlah hak pejalan kaki masih terabaikan. Misalnya, yang terlihat di trotoar sepanjang Jalan Raya Margonda. Hak pejalan kaki habis dimakan pengendara sepeda motor, dan kendaraan terparkir disitu.

Padahal, UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur pejalan kaki. Pasal 106 (2) menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Dalam pasal 34 (4) PP 34/2006 tentang LLAJ, trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Aturan yang jelas-jelas dilanggar di sejumlah ruas jalan di Kota Depok.

Pakar Transportasi Publik Universitas Indonesia (UI), Lisman Manurung mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) harus mulai berbenah, mengingat Kota Depok merupakan penyanggah Ibu Kota.

“Seharusnya Kota Depok dapat berkaca dengan DKI Jakarta yang sudah mulai aktif merapihkan trotoar,” kata Lisman saat dikonfirmasi Radar Depok, Rabu (27/9).

Lisman mengungkapkan, semakin padatnya penduduk akan semakin menambah kesemerawutan kota. Jadi harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur terutama trotoar dan pedestrian jalan.

“Pemerintah harus dapat menjamin keselamatan pejalan kaki, apalagi dijamin oleh Undang-undang,” bebernya.

Ia mengatakan, jangan hanya pembangunan fisik bangunan seperti mal dan apartemen yang perlu difasilitasi Pemkot, melainkan infrastruktur pendukung seperti trotoar dan jalan juga harus menjadi perhatian utama.

“Kemudahan jalan kaki dan bersepeda juga harus diperhatikan,” katanya.

Pemkot Depok perlu meneliti secara komprehensif agar tidak ragu menata trotoar yang lebar, terintegrasi dalam arti sambung menyambung. Dengan begitu Kota Depok dapat menjadi destinasi yang menarik, selain itu akan ada stabilitas perekonomian kota secara berkesinambungan. “Jika ada yang melanggar tindak tegas, tugasDihub bukan saja mengatur lalu lintas,” tegasnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah kota adalah dengan rutin menindak tegas para pelanggar. Seperti pedagang maupun kendaraan yang mengambil hak pejalan kaki dengan berdiri diatas trotoar.

“Di Jakarta kan sudah rutin tuh razia trotoar, kita harus mencontoh Jakarta,” lanjutnya.

Selain mengambil hak pejalan kaki, dengan dipergunakannya trotoar tidak semestinya, juga mengakibatkan rusaknya trotoar. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Margonda Raya, hingga Jalan Kartini. Tak sedikit trotoar yang rata dengan tanah akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab.

“Yang rugi siapa, pemerintah juga kan, itu kan dibangun menggunakan APBD,” kata Lisman.

Tak hanya trotoar, Lisman juga mengomentari soal fasilitas publik seperti halte yang terkesan tidak terurus di Kota Depok. Yang jadi perhatian selanjutnya halte, saat ini halte di Kota Depok belum berfungsi maksimal. “Lihat saja contohnya disepanjang Jalan Margonda tidak sedikit halte yang malah dijadikan tempat istirahat dan sebagainya,” singkat Lisman.

Pantauan Radar Depok, sepanjang Jalan Raya Margonda, ada sedikitnya puluhan mobil dan pedagang yang berdiri diatas trotoar. Yang membuat pejalan kaki harus melintas di bahu jalan.

Salah satu pejalan kaki, Rosa (20) mengatakan, ia tidak nyaman apabila berjalan di sepanjang Jalan Margonda. Pasalnya perjalanannya sering terganggu dengan aktifitas di atas trotoar, sehingga membuatnya tak pernah menggunakan trotoar sebagai lintasannya.

“Baru jalan sedikit sudah ada kendaraan, juga pohon, jadi mending jalan di bawah trotoar aja,” kata mahasiswa Gunadarma tersebut.

Rosa pun kerap dihantui rasa khawatir jika berjalan di bahu jalan, karena selain lalu lintas jalan raya margonda yang sangat padat, posisinya yang berada sejajar dengan kendaraan membuat dirinya selalu berkesempatan tersambar kendaraan. “Ya takut, kalau ditrotoarkan agak tinggi, jadi ada sedikit rasa aman. Trotora di Kota Depok belum manusiawi,” lanjut Rosa.

Sayangnnya ketika dikonfirmasi pejabat publik sekelas Kepala Dishub, Sekretaris Dishub dan Kepala Bidang Dishub semuanya tidak bisa menjawab permasalahan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan bungkamnya ketika dilontarkan pertanya kepada Harian Radar Depok.(ade)