ADE/RADAR DEPOK GUGAT : Amin Nasution menggugat para pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari). Dalam gugatan tersebut tertulis kliennya, Mawardin merasa dirugikan akibat proses pembayaran yang belum diterima hingga kini.
ADE/RADAR DEPOK
GUGAT : Amin Nasution menggugat para pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari). Dalam gugatan tersebut tertulis kliennya, Mawardin merasa dirugikan akibat proses pembayaran yang belum diterima hingga kini.

DEPOK-Proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari) menuai polemik. Tepatnya di Kelurahan Krukut, Limo. Mawardin MP pemilik lahan seluas 1.832 meter, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No136 Kelurahan Krukut, Limo merasa dirugikan. Keladinya, Tim Pembebasan Lahan Tol Depok-Antasari (Desari) salah membayarkan lahan tersebut kepada Mawardin palsu.

Kuasa hukum Mawardin, Amin Nasution mengatakan, kejadiannya pada tahun 2013. Waktu itu kliennya mendapatkan informasi kalau tanahnya telah dimiliki pemerintah. Sedangkan kliennya merasa belum pernah bertransaksi, maupun menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahannya tersebut.

“Ada oknum yang mencatut nama klien saya dan menjual dengan tandatangan dan identitas palsu,” kata Amin usai melaksanakan sidang perdata kasus tersebut, di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok.

Menurut Amin, ada Mawardin palsu yang tinggal di Jalan Jambu, Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat yang mengambil alih lahan kliennya. Dan menjualnya kepada pihak pembebasan lahan Tol Desari tersebut. “Sedangkan klien kami tinggalnya di Jalan Cilandak, RT06/11, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ini sudah pemalsuan identitas,” lanjutnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Amin melanjutkan, total lahan kliennya yang diambil alih pemerintah dalam proses pembebasan lahan tersebut seluas 676 meter persegi. Total keseluruhan lahan 1.832 meter persegi dengan pembayaran Rp1.856.741.000.

Pembebasan tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 0041/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 dan kwitansi bernomor 041/KW/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013.

“Kami meminta pembatalan surat pernyataan pelepasan hak dan meminta ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut,” lanjut Amin.

Saat ini proses perkara tersebut telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok dengan nomor reg perkara 31/Pdt.G/2017/PN DPK dengan hakim majelis Yulinda didampingi hakim anggota YF Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta.

Dalam gugatannya tersebut, Amin menggugat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI), Walikota Depok, Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan Tol Desari, Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian PUPR RI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Mawardin palsu.

“Saat ini sudah memasuki agenda sidang pemanggilan saksi, minggu depan sidang kesimpulan,” kata Amin.

Namun, lanjut Amin, ia mengatakan kecewa karena hingga saat ini yang sudah masuk persidangan ke 14, proses persidangan tidak pernah menghadirkan Mawardi palsu. Padahal dirinya telah mengajukannya kepada tergugat untuk menghadirkannya.

“Kami juga memohon agar menghadirkan lurah yang mejabat saat kejadian, agar dihadirkan sebagai saksi, tapi tidak juga dihadirkan,” tegasnya.

Amin mengatakan, padahal dia sudah menyuratkan ke Walikota, namun tidak ada balasan. Kini dia memohonkan kepada majelis atas perintah majelis, agar saksi kunci tersebut dapat dihadirkan.

“Tapi majelis belum ambil keputusan, masih dimusyawarahkan, minggu depan baru ada jawaban,” bebernya.

Sementara itu, mantan Lurah Krukut, Muhammad Reza mengatakan,  enggan menyebutkan kronologi kejadian tersebut. Namun dia mengakui adanya ktp palsu yang mengatas namakan Mawardi, sebagai pemilik lahan tersebut. “Ya betul ada kasus ktp palsu, untuk lebih jelasnya lebih baik tanya TPT pada saat itu,” singkat Reza.

Hingga berita ini diterbitkan, Radar Depok belum berhasil menghubungi Tim Pembebasan Tanah (TPT) Kementerian PUPR RI maupun Panitia Pembebasan Tanah (P2T) BPN Kota Depok yang menjabat saat itu.

Diketahui, Tol Desari merupakan jalan tol penghubung antara Kota Depok dengan Kota Jakarta Selatan yang dibangun sepanjang 12 km, Guna mengurai kepadatan jalan tol jagorawi dan kemacetan di jalur utama TB simatupang. Proyek tersebut, ditargetkan selesai pada tahun 2018.(ade)