DEPOK – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah mengatakan, untuk menutupi kekurangan PNS di Kota Depok, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat tenaga honorer.

Kata Lahmudin, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan Pemkot Depok. Yakni, pemerintah melanjutkan berkirim surat untuk mengajukan permohonan kepegawaian ke pusat, dan kedua merekrut tenaga honorer untuk menutupi kekurangan.

“Banyak tenaga tenaga honorer di Depok. Depok itu kota kekurangan PNS, tidak hanya guru tetapi juga di sektor lainnya,” Kata Lahmudin.

Ia melanjutkan, memang CPNS menjadi kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB). “Ketetapan moratorium CPNS (penghentian sementara) yang sampai beberapa tahun tidak ada penerimaan CPNS, tidak hanya guru tapi di sektor lain pun begitu,” terangnya.

Dengan asumsi, rasio antara ASN dengan jumlah masyarakat harus berimbang, 1:150. Sedangkan pada 2016, di Depok sendiri rasio perbandingannya sampai 1:260. Artinya, satu ASN harus melayani 260 warga.

“Di Bandung sudah 1:105 dan kota Padang 1:90. Kalau Depok masih banyak kurangnya, apalagi dikurangi dengan yang pensiun tiap tahunnya,” terang Lahmudin.

Meski pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibuka kembali tahun 2017 dengan kebutuhan mencapai 17.928 orang. Namun, penerimaan tersebut berlaku di kementerian atau lembaga dan satu pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

“Sehingga, tidak terlalu berpengaruh untuk Depok. Kalaupun iya, tapi tidak untuk di akan 100 persen mencukupi kebutuhan,” ujar Politikus PAN ini.

Ia menambahkan, 2016 lalu, guru honorer pernah curhat ke DPRD Kota Depok terkait tenaga K2. Dari DPRD sendiri sudah menyampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Pemerintah.

“Dari pemerintah, untuk guru honorer dulu saya kira sudah ditindaklanjuti tinggal cek ke bagian pegawaian berapa yang sudah diajukan,” tandasnya. (cky)