PEBRI/RADAR DEPOK ACARA: Bunda PAUD Kota Depok, Elly Farida (tengah) bersama dengan peserta kegiatan Sinegritas Program PAUDNI (KB, TK, SPS, dan TPA) dan Pelantikan PKG Kecamatan se-Kota Depok Tahun 2017.
PEBRI/RADAR DEPOK
ACARA: Bunda PAUD Kota Depok, Elly Farida (tengah) bersama dengan peserta kegiatan Sinegritas Program PAUDNI (KB, TK, SPS, dan TPA) dan Pelantikan PKG Kecamatan se-Kota Depok Tahun 2017.

DEPOK – Menuju Kota Layak Anak, Pemkot Depok melalui Dinas Pendidikan bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) terus mengejar angka 75 persen anak-anak yang mendapatkan akses pendidikan.

Sekarang ini baru sampai angka 60 persen usia 4-6 tahun yang berjumlah sekitar 120.000 anak mendapatkan akses pendidikan.

Kabid PAUD dan Dikmas, Tatik Wijayati mengatakan, untuk mencapai angka 75 persen yang menjadi standar yang dikeluarkan UNESCO untuk daerah layak anak tersebut, pihaknya masih terkendala tentang pembiayaan di sekolah tersebut.

Sekarang ini dengan adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga di tingkat PAUD, tetapi tidak semua lembaga mendapatkannya. Hal itu disebabkan, masih banyaknya lembaga yang belum mendapatkan izin operasional, sehingga tidak mendapatkan BOP.

“Kita masih menuju Kota Layak Anak, jadi selalu berkembang menjadi lebih baik lagi, terutama layanan pendidikan untuk jenjang PAUD,” ucapnya saat kegiatan Sinegritas Program PAUDNI (KB, TK, SPS, dan TPA) dan Pelantikan PKG Kecamatan se-Kota Depok Tahun 2017.

Dengan mendapatkan BOP sebesar Rp50 ribu persiswa perbulan, tentunya akan mengurangi biaya operasional di sekolah tersebur, dan akan berdampak juga pada biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa. Sekarang ini, baru ada sekitar 650 lembaga PAUD yang mendapatkan BOP, sedangkan jumlah lembaga PAUD di Kota Depok ada 974 lembaga yang terdiri dari KB, TK, TPA, dan SPS.

“Kami ingin ada pemutihan untuk izin yang sudah lama, agar semua lembaga bisa mendapatkan atau memperpanjang izin operasionalnya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Depok, Farida Rachmayanti menuturkan, untuk mencapai angka 75 persen tersebut, tidak hanya peran dari pemerintah saja, tetapi juga peran dari berbagai macam pihak. Misalnya, lembaga PAUD-nya turut menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah di usia emas, yakni dari 4-6 tahun.

“Lembaga PAUD bisa bersinergi dengan RW di lingkungannya, itu tentunya juga bisa menjadi cara untuk mewujudkan RW layak anak di lingkungan lembaga PAUD. Jadi, harus ada keterlibatan semua pihak masyarakat untuk bisa mencapai Kota Layak Anak,” jelasnya. (peb)