Hardiman Dituntut 2 Tahun Penjara

In Metropolis
ADE/RADAR DEPOK TUNTUT : Sidang tipikor yang melibatkan ASN di PUPR Kota Depok saat agenda pembacaan tuntutan. Sidang dipimpin oleh Sri Mumpuni sebagai ketua Majelis Hakim.

DEPOK-Sidang dugaan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Raya Pasir Putih, Sawangan sudah memasuki tahap akhir. Hardiman mantan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan (Jaljem) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok, dituntut 2 tahun penjara di sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung.

Jaksa Penutut Umum (JPU), Tohom Hasiholan mengatakan, para terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan yang ada, penyimpangan yang dilakukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, yang dilakukan salah satu terdakwa atas nama Hardiman selaku KPA dan PPK, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

“Sedangkan dua tersangka lainnya, Enrico dan Bonar diklasifikasikan sebagai medepleger (turut serta), terhadap perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa Hardiman tersebut,” kata Tohom kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Para terdakwa terjerat pasal subsidair yakni pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Adapun isi tuntutan terhadap Hardiman adalah pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara, terdakwa Bonar pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp40 juta subsider 1 tahun penjara dan terhadap terdakwa Enrico adalah pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, denda Rp50juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp857.763.503 subsider 2 tahun penjara. “Para terdakwa akan mengajukan pledionya pada Rabu (1/11),” jelas Tohom.

Diketahui sebelumnya, saat menjabat sebagai Kabid Jajem di PUPR Kota Depok, Hardiman ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Depok, dalam dugaan kasus korupsi paket pekerjaan kontruksi peningkatan Jalan Pasir Putih, Sawangan, tahun 2015 lalu, senilai Rp2,7 Miliar.

Awal mula kasus tersebut yakni dari hasil audit BPK ditemukan ada penyelewengan dana sebesar Rp 121 Juta dalam pengerjaan proyek tersebut, yang diduga dilakukan Hardiman bersama dua orang pelaksana proyek dari pihak kontraktor. Hardiman ditahan Mapolresta Depok bersama dua kontraktor pelaksana pengerjaan jalan tersebut, yakni  Enrico Kurniady dan Bonar Panjaitan, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini sejak 20 Januari 2017.(ade)

You may also read!

penertiban masker di kecamatan bojongsari

66 Pelanggar Terjaring di Kecamatan Bojongsari

HUKUMAN : Anggota Satpol PP Kota Depok saat memberikan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak

Read More...
Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida

Istri Walikota Depok Positif Covid-19

Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Awan mendung seakan menghiasi langit PKK

Read More...
Robot ikut sosialisasi masker

Berkostum Robot, Polsek Cimanggis Hebohkan Sosialisasi Masker

UNIK : Anggota Polsek Cimanggis adakan sosialisasi masker dengan menggunakan kostum unik, di depan kantor

Read More...

Mobile Sliding Menu