ADE/RADAR DEPOK TEGANG : Suasana sidang ke tigabelas kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif pandawa group, Kamis (12/10).
yamaha-nmax
ADE/RADAR DEPOK TEGANG : Suasana sidang ke tigabelas kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif pandawa group, Kamis (12/10).

DEPOK–Sidang kasus penipuan dan penggelapan investasi fiktif pandawa group masih terus berjalan. Kali ini, sidang sudah memasuki hari ke tigabelas. Berbagai saksi terus dihadiri untuk mengungkapkan fakta demi fakta, dibalik kasus yang menyeret puluhan orang menjadi tersangka.

Sidang kemarin, Kamis (12/10), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat orang saksi. Pegawai dari Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun keempat orang tersebut merupakan ketua tim pemeriksa dari Kemenkop RI, Asep Komarudin dan para anggotanya Dandy Bagus dan Achmad Gopar. Sedangkan dari OJK merupakan anggota Satgas Waspada Investasi yakni Wahid Hakim Siregar.

Baca Juga  SIT Mutiara Islam Salurkan Sembako

Dalam kesaksiannya, Asep Komarudin mengatakan, Kemenkop RI mulai memeriksa Pandawa Group sejak tanggal 25 Juli 2016. Saat itu, pihaknya mendapatkan informasi kalau bisnis yang dijalankan oleh Pandawa Group di fatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok. “Berdasar itu, kami melakukan pemeriksaan ke Koperasi Pandawa,” kata Asep.

Asep mengatakan, dari hasil pemeriksaannya terdapat beberapa temuan diantaranya, tidak memiliki rekening koperasi, tidak memiliki daftar buku anggota, tidak memiliki peraturan transaksi koperasi baik di perhimpunan dana maupun sebagainya, serta Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tidak kuorum. “Dari penemuan itu, kami lakukan pendampingan terhadap Pandawa, tapi memang tidak semuanya berhasil,” lanjutnya.

Saksi lainnya, Wahid Hakim mengatakan, pihaknya akhirnya mengeluarkan press release terkait pembekuan aktifitas Pandawa Group, setelah dilakukan beberapa kali pertemuan yakni tanggal 11 November dan 28 November. “Kami keluarkan press release itu mengingat aktifitas Pandawa Group ilegal,” katanya.

Baca Juga  3.000 Obor Sambut Ramadan

Persidangan yang digelar di ruang Sidang Garuda, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, dimulai pada pukul 13.00 WIB baru selesai pukul 17.00 WIB.

Sementara itu, terkait permintaan majelis hakim yang memerintahkan JPU dan kuasa hukum, untuk menyelidiki pembelian rumah sennilai Rp6 miliar di daerah Bandung yang tidak dicantumkan dalam berkas perkara. JPU Tyo Budi mengatakan,  belum mendapatkan surat perintah dari Majelis Hakim.

Ia mengatakan, perintah tersebut sejauh ini baru sebatas lisan saat persidangan ke sebelas digelar. “Majelis hakim belum memerintahkan secara tertulis, baru lisan aja waktu sidang kemarin (kesebelas),” kata Tyo.

Tyo mengungkapkan, dirinya membenarkan adanya transaksi jual beli pembelian rumah di daerah Bandung yang diakui oleh salah satu hakim yang dihadirkan. Pembelian rumah tersebut berbarengan dengan pembelian rumah yang terletak di Serang, Banten.

Baca Juga  Rakorcab Tidar Depok Hasilkan Rekomendasi Internal dan Eksternal

“Sebenarnya ada dua rumah yang Rp6 miliar itu dan satu lagi Rp2 miliar. Tapi yang Rp2 miliar itu sudah disita, tinggal yang Rp6 M. Sebenernya kalau ada penetapan dari hakim, kami bisa jalan untuk selidiki itu,” pungkas Tyo. (ade)