ADE/RADAR DEPOK SIDANG : Suasana sidang sengketa lahan Tol Desari di Kelurahan Krukut, Limo yang digelar di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, Kamis (5/10).

DEPOK-Sidang lanjutan perkara pembebasan lahan Tol Desari di Kelurahan Krukut, Limo kembali digelar. Seperti biasa, perkara yang melibatkan para pihak mulai dari Pemkot Depok, BPN hingga Kementerian PUPR RI tersebut, tak juga dihadiri para pihak, utamanya Walikota Depok.

Padahal, isi gugatan yang diajukan Mawardin MP Siregar melalui kuasa hukumnya, menggugat, pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembebasan lahan Tol Desari, karena merasa tidak menerima pembayaran dari pihak pembangun Tol Desari.

Kuasa Hukum Mawardin, Amin Nasution, mengatakan, sidang akhirnya ditunda kembali dengan alasan tergugat pertama yakni, Walikota Depok tidak hadir dalam persidangan. Menurutnya, tidak hadirnya walikota membuat persidangan semakin tidak menemui titik terang. Namun meskipun begitu, persidangan tetap dilanjut ke agenda selanjutnya yakni Persidangan Setempat (PS).

“Harusnya sidang kali ini mendengarkan keterangan dari tergugat, tapi tidak hadir jadi dilanjut dua minggu lagi, untuk langsung sidang lapangan (PS),” kata Amin kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Seperti diketahui, pada persidangan sebelumnya, Amin mengajukan agar lurah yang kala itu menjabat, yakni Reza dihadirkan dalam persidangan. Namun, dengan alasan yang menurutnya kurang relevan, majelis hakim menolak permohonan tersebut pada persidangan kali ini. “Alasannya kurang relevan, menurut majelis hakim, Reza salah satu pihak tergugat tiga,” kata Amin.

Padahal, lanjut Amin, pihak tergugat tiga tidak pernah hadir dalam persidangan dari awal hingga persidangan kali ini yang sudah digelar sebanyak 15 kali. “Hakim tau dari mana kalau Reza itu salah satu tergugat, padahal kami tidak menuliskan reza dalam surat gugatan,” lanjut Amin.

Untuk itu, Amin merasa kecewa terhadap putusan hakim tersebut, yang tidak dapat menghadirkan Reza dalam persidangan. Ia juga mengatakan, menurut pedomannya, hakim yang memimpin jalannya sidang telah melakukan pelanggaran kode etik (unprofesional conduct).

“Sesuai pasal 139 HIR, dan buku yahya hararap hal 609, kalau hakim tidak memenuhi permintaan pihak pemohon bisa dikatakan unprofesional conduct,” lanjut Amin.

Usaha Amin untuk menghadirkan Reza pun tidak hanya dalam meja hijau. Sebelumnya, ia pun telah menyurati Walikota Depok sebanyak dua kali. Namun, tidak ada sama sekali jawaban yang ia terima.

“Terakhir bulan september lalu, tidak ada jawaban juga, maka kami akan laporkan ke ombudsman RI terkait hal ini,” pungkas Amin.

Sebelumnya, Majelis Hakim yang dipimpin Yulinda dengan anggota YF Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta mengatakan, penolakan permohonan pemohon untuk menghadirkan Reza dalam persidangan yang digelar di ruang sidang cakra, Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, Kamis (5/10).

“Ini hasil musyawarah majelis, Jika saudara keberatan, kami mempersilahkan saudara untuk membeberkannya dalam simpulan saudara nanti,” kata Yulinda saat memimpin sidang.

Usai menyampaikan penolakannya, Yulinda melanjutkan jalannya persidangan, yang seharusnya mendengarkan keterangan tergugat. Namun, karena para pihak tidak hadir, dan sesuai kesepakatan, maka sidang tetap masuk ke agenda berikutnya yakni Persidangan Setempat (PS).

“Karena ini sidang soal tanah, jadi kami harus melihat objeknya, maka akan digelar sidang PS pada jumat (13/10),” lanjut Yulinda diiringi ketukan satu kali palu sidang. (ade)