IST RAPAT: Suasana saat Rapimda yang digelar di Sekretariat KNPI Kota Depok di Jalan Merdeka Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, Minggu (1/10).
IST
RAPAT: Suasana saat Rapimda yang digelar di Sekretariat KNPI Kota Depok di Jalan Merdeka Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, Minggu (1/10).

DEPOK – Hasil dari Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok, belum menghasilkan kepastian terkait Musyawarah Daerah (Musda).

Seperti yang dituturkan Sekretaris PC GP Ansor Kota Depok, Reza A. Rahman. Kata dia, alam Anggaran Dasar KNPI Pasal 24 Poin 2, menjelaskan bahwa Rapimda menyiapkan rancangan materi, tanggal waktu pelaksanaan musda serta menetapkan peserta (OKP) musda.

Namun dalam kenyataannya, hasil rekomendasi yang dituangkan dalam Rapimda, tidak jelas dalam batas waktu untuk DPD, menggelar pleno dalam memutuskan hasil dari Rapimda.

“Ini jelas sangat mengherankan. Dasarnya dari mana dan lalu apa gunanya Rapimda yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi itu,” kata Reza kepada Radar Depok.

Lalu, lanjut Reza, di Anggaran Dasar itu masih dalam pasal yang sama, bahwa Rapimda menetapkan peserta musda, akan tetapi Rapimda yang digelar 1 Oktober kemarin tidak menetapkan hal itu.

Dengan hasil Rapimda tersebut, ia melihat bahwa tidak memberikan dampak positif terhadap kepastian penyelenggaraan Musda ke-7 kota Depok.

“Tentunya kami bertanya-tanya,” paparnya.

Oleh karena itu, sambung Reza, dari GP Ansor akan terus dalam barisan yang memberikan harapan baru dengan generasi baru untuk membawa pemuda Depok pada sejatinya.

Kemudian, pihaknya mengajak seluruh OKP se-Kota Depok untuk menyikapi hal tersebut. “Kami akan berkomunikasi kepada ketua serta jajaran MPI DPD KNPI Kota Depok dalam menyikapi hal tersebut. Tentu kami juga akan berkomunikasi dengan para PK KNPI,” sambung Reza.

Ia menambahkan, hal ini tentunya bukan hanya semata mata pergantian kepemimpinan saja, akan tetapi lebih dari itu melihat ketidak hadiran pimpinan pemerintah kota Depok dalam Rapimda tentu harus menjadi perhatian bersama.

“Ansor menilai saatnya kepemimpinan ditubuh KNPI selanjutnya harus didasarkan pada UU No.40 Tahun 2009, mungkin hal ini juga yang diinginkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPD KNPI Kota Depok, Dody Riyanto mengatakan, Rapimda sifatnya rekomendasi dan bukan ketetapan. Sehingga hasil Rapimda masih ada dibahas di pleno pengurus DPD KNPI Depok.

Sedangkan, dasar keluarnya surat dari Jawa Barat untuk segera Musda sebelum 26 oktober. “Tidak ada yang ngambang dari hasil Rapimda,” ucap Dody. (cky)