Kepastian Hukum Pasca Pengampunan Pajak

In Metropolis

JAKARTA–Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), terkait tindak lanjut dari Undang Undang No 11 Tahun 2016 tentang, Pengampunan Pajak yakni PP No. 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Melalui, PP yang ditetapkan pada 6 September 2017 tersebut, pemerintah memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, setiap Wajib Pajak (WP) berhak mendapatkan Pengampunan Pajak dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta antara tanggal 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017. “Walaupun program amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017, terdapat konsekuensi lanjutan bagi WP dalam tiga kategori,” kata Hestu dalam keterangan persnya.

Adapun tiga kategori tersebut antara lain, Peserta program amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH diberlakukan perpajakan harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan tanpa ada batas waktu.

Peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri diberlakukan perpajakan Harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 tanpa ada batas waktu.

Bukan peserta amnesti pajak dan dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan diberlakukan perpajakan Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan dengan batas waktu Tiga tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (s.d. 30 Juni 2019)

“Dengan adanya PP ini, maka pemerintah menunjukkan konsistensi kebijakan dan memberikan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak,” lanjut Hestu.

Selain itu, lanjut Hestu, PP ini memberikan rasa keadilan bagi WP yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan selama ini dengan benar, termasuk bagi para peserta program Amnesti Pajak, melalui pemerataan beban pajak kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar namun tidak mengikuti program amnesti pajak.

“Sesuai semangat rekonsiliasi dan sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, PP ini tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau memiliki penghasilan dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah,” beber Hestu.

Keberpihakan juga ditunjukkan melalui skema tarif pajak penghasilan final pada PP ini, di mana WP Badan maupun Orang Pribadi yang memiliki penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar, penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta, atau penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto dari keduanya paling banyak Rp4,8 miliar diberikan tarif yang lebih ringan (12,5%) dibandingkan dengan tarif yang dikenakan kepada kelompok WP Badan (25%) dan WP OP (30%) lainnya.

“Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa WP tersebut masih perlu dibina dan dikembangkan, tanpa dibebani pajak yang tinggi,” katanya.

Dengan terbitnya PP ini, pihaknya mengimbau masyarakat agar apabila masih terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dan wajib pajak tidak mengikuti program amnesti pajak, maka selama belum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak masih dapat melakukan pembetulan SPT dengan melaporkan harta tersebut serta penghasilan dan pajak yang harus dibayar.

“kami juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir karena Ditjen Pajak akan menerapkan PP ini secara professional,” kata Hestu.  (ade)

You may also read!

pelayanan BPJS kesehatan di depok

Ada Keringanan untuk Peserta JKN-KIS yang Nunggak Iuran

ILUSTRASI : Petugas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok

Read More...
aktivitas di mal depok

Tak Ada Sanksi Jika Melanggar Jam Malam di Depok

PROTOKOL KESEHATAN : Aktivitas warga di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Depok. FOTO :

Read More...
razia pelanggar PSBB di margonda

Hasil Razia Rp12.600.000 Masuk PAD

DIBERI SANKSI : Petugas gabungan memberikan sanksi kepada warga yang melintas di kawasan Jalan Margonda

Read More...

Mobile Sliding Menu