DEPOK–Pemkot Depok harus terus mengawasi rumah susun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), di Stasiun Pondok Cina (Pocin) yang mau dibangun. Wakil rakyat menilai jika ada pembangunan bisa langsung diberikan peringatan.

Sekretaris Komisi C DPRD Depok, Tajudin Tabri mengaku, masih menghormati Komisi A DPRD Kota Depok untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, Tajudin mengatakan, Komisi C tetap melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya. Utamanya terkait pelaksanaan proyek yang tetap harus menunggu proses perizinan selesai baru boleh membangun.

“Ini proyek pemerintah pusat loh, mereka harus memberikan contoh kepada pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah ini kan juga punya kepentingan dalam mengelola wilayahnya,” tegas Tahjudin kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan, seharusnya pemerintah kota dapat memfasilitasi persoalan yang sedang terjadi dilokasi proyek pembangunan tersebut. Karena menurutnya pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Depok memiliki kewenangan untuk menjaga kepentingan masyarakatnya.

“Pemerintah harus cepat tanggap melihat persoalan ini, jangan sampai terjadi penolakan seperti demo dan sebagainya baru pemerintah turun tangan,” kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Edi menambahkan, meskipun tanah tersebut milik PT. KAI, pemerintah tetap harus melihat aturan terkait Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Depok. Pemerintah pun harus tegas terkait perwujudan RT RW di Kota Depok.

“RT RW itu juga harus dilihat, meskipun itu tanah milik PT. KAI, tapi dalam aturan boleh atau tidak dibangun rumah susun dan sebagainya. Pemkot harus mengawasi, kalau ada kegiatan beri perinagtan jika perlu segel,” katanya.

Sementara, Camat Kecamatan Beji, Ues menyebutkan, pengembang belum mengantongi izin lingkungan dari warga sekitar maupun IMB. Dia mengatakan, proyek pembangunan rusun TOD tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian BUMN.

“Luar biasa pembangunanya, sangat besar dan semua itu ditujukan untuk masyarakat,” ucap Ues.

Penolakan dari warga tersebut bisa saja timbul akibat masyarakat belum mengetahui manfaat yang akan dirasakan, jika proyek pembangunan rusun TOD sudah selesai nantinya.

“Hal itu lah yang akan kami sosialisasikan ke masyarakat, kami tidak menganjurkan masyarakat untuk demo, tapi kami akan mendorong pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan warga di sana,” ucapnya.

Sayangnnya ketika dikonfirmasi ke pihak PT Perum Perumnas tidak menanggapi permasalahan ini. Padahal sejumlah pertanyaan sudah dilontarkan Radar Depok.(ace/cr1)