Pokok Perkara SSA Berbentuk Tulisan

In Metropolis
ADE/RADAR DEPOK
SIDANG : Suasana ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok saat menggelar persidangan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan warga ARH dalam pemberlakuan SSA, Kamis (26/10).

DEPOK–Pembacaan pokok perkara dalam sidang pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di tiga jalan protokol gagal lagi. Alhasil, sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1B Kota Depok, dua pekan kedepan de ngan agenda jawaban dan eksepsi dari pihak tergugat.

Sidang yang dipimpin Teguh Arifiano dengan hakim anggota Oki Basuki Rachmat dan Darmo Wibowo, mengagendakan pembacaan pokok perkara dari pihak penggugat yang dalam hal ini diwakili  kuasa hukum.

Majelis hakim sempat menawarkan kepada penggugat untuk membacakan pokok perkaranya, namun penggugat menyatakan untuk menyerahkannya dalam bentuk tulisan. Sehingga sidang ditunda dan kembali digelar dua minggu kedepan dengan agenda jawaban dan eksepsi dari pihak tergugat.

Salah satu kuasa hukum dari Pemerintah Kota Depok, M. Yunan mengatakan, pihaknya hendak memisahkan jawaban dengan eksepsi. Karena menurutnya, sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara dirinya hendak mengajukan eksepsi terlebih dahulu.

“Sebelum kita masuk kepada pokok perkara kita mau mengajukan eksepsi dulu, tapi ternyata tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dengan alasan jawaban dan eksepsi itu menjadi satu,” kata Yunan usai persidangan kepada Harian Radar Depok, Kamis (26/10).

Yunan mengatakan, rencananya dalam eksespsi tersebut, pihaknya hendak mempertanyakan kewenangan PN Depok untuk mengadili perkaranya. Karena menurutnya perkara tersebut merupakan salah satu produk tata usaha.

“Ini sudah masuk kedalam materi persidangan, kami nggak mau ngomong banyak, intinya dalam eksespsi itu kami hendak mempertanyakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara kita,” lanjut Yunan.

Saat dikonfirmasi soal batalnya mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan alasan, pemerintah Kota Depok telah memiliki kajian terkait pemberlakuan SSA, Yunan enggan menjawab. “Itu sudah jauh masuk dalam pokok perkara, tunggu saja ikuti proses persidangan,” kata Yunan sembari meninggalkan PN Depok.

Sementara itu, gelombang penolakan SSA di Kota Depok sudah tak terbendung. Setelah sebelumnya melakukan aksi sendiri sendiri baik dari warga ARH, Dewi Sartika maupun Jalan Nusantara, kini aksi sudah mulai kompak, warga dari ketiga jalan tersebut bersatu guna menolak SSA.

Salah satu pedagang di Pasar Depok Jaya, Romo Aryo mengatakan, langkah yang diambil oleh warga Jalan Nusantara untuk bersatu menolak SSA antara lain, karena Pemerintah Kota Depok yang dinilai semakin memaksa untuk pemberlakuan SSA di ketiga jalan tersebut.

“Langkah yang diambil oleh warga ARH untuk memasukkannya ke meja hijau merupakan langkah cerdas, untuk itu kami bersepakat untuk bersatu agar penolakan juga semakin serempak,” kata pria yang berdagang kue basah di Pasar Depok Jaya tersebut.

Romo mengaku, sudah berdagang kurang lebih 6 tahun, sangat merasakan efek dari pemberlakuan SSA yang menurunkan omsetnya dari 30-40 persen perbulannya. “Ya itu saya rasakan sendiri, turun drastis sekali,” kata Romo.

Ia menyebutkan, salah satu alasan mengapa dagangannya sepi, dikarenakan, Pemkot Depok secara tidak langsung sudah menutup pintu masuk ke lokasi usahanya dengan pemberlakuan SSA tersebut.

Warga RT04/14, Kelurahan Depok, Pancoranmas, Afri Deri mengatakan, pihaknya sudah berulangkali memberikan solusi kepada Pemkot Depok agar saling menguntungkan. Salah satunya dengan memberlakukan SSA di waktu-waktu tertentu.

“Jangan seharian, misalnya tentukan kapan jam sibuk, nah disitu terapkan SSA, kalau jam biasa tanpa diberlakukan SSA juga tidak macet,” terang Afri.

Pria yang berdagang di wilayah Dewi Sartika sejak tahun 1980 an tersebut mengatakan, pihaknya juga tidak masalah apabila Pemkot Depok hendak membenahi Pasar Dewi Sartika agar tertata rapih. Karena menurutnya hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab Pemkot Depok.

“Kalau ada anggapan pedagang Dewi sartika tidak dipungut retribusi, mengambil hak orang dengan berdiri diatas trotoar, ya tindak, karena kami juga mau kok menaati kewajiban kami, tapi hak kami juga penuhi,” tegasnya.(ade)

You may also read!

penertiban masker di kecamatan bojongsari

66 Pelanggar Terjaring di Kecamatan Bojongsari

HUKUMAN : Anggota Satpol PP Kota Depok saat memberikan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak

Read More...
Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida

Istri Walikota Depok Positif Covid-19

Ketua TP PKK Kota Depok, Elly Farida.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Awan mendung seakan menghiasi langit PKK

Read More...
Robot ikut sosialisasi masker

Berkostum Robot, Polsek Cimanggis Hebohkan Sosialisasi Masker

UNIK : Anggota Polsek Cimanggis adakan sosialisasi masker dengan menggunakan kostum unik, di depan kantor

Read More...

Mobile Sliding Menu