DEPOK-Pembangunan Rusun Transit Oriented Development (TOD), di Stasiun Pondok Cina (Pocin) bisa dikatakan belum siap. Gara-garanya, pihak pengembang yakni PT Perumnas hingga kini belum membuat permohonan pembebasan lahan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok.

Kasi Pengadaan Tanah BPN Kota Depok, Medy Lelengan menegaskan, pihaknya belum menerima permohonan pembebasan lahan terkait pembangunan TOD di Pondok Cina. “Belum ada yang masuk ke kami, mungkin masih dalam pembahasan dengan warga,” singkat Medy kepada Harian Radar Depok, saat ditemui diruangannya kemarin.

Sementara, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menuturkan, terkait pembangunan Rumah Susun di samping Stasiun Pondok Cina, masih dalam proses kajian dan pembelajaran. “Itu masih dalam proses pembelajaran oleh kami. Masih kajian yah,” ujarnya.

Selain itu Pradi juga enggan untuk membeberkan lebih jauh terkait proses perizinan apakah sudah atau tidak. “Saya belum bisa jawab sekarang. Nanti yah,” ucapnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPSPT) Kota Depok Yulistiani Mochtar membenarkan bahwa IMB Rusun TOD Pondok Cina belum rampung. Hal ini juga yang melatarbelakangi mengapa para pejabat di Pemkot Depok tidak hadir di acara peresmian tersebut.

“Iya benar IMB-nya saja belum beres. Masih proses. Kalau mereka sampai ada kegiatan pembangunan ya kami segel. Pokoknya sebelum rampung perizinannya ya tidak boleh ada kegiatan pembangunan,” ujar Yulis saat dikonfirmasi Radar Depok, Senin (2/10).

Diungkapkan, kendala perizinan rusun TOD Pondok Cina adalah belum dibebaskannya lahan seluas 13 meter atau lebih yang akan digunakan sebagai akses jalan masuk. Padahal ini menjadi syarat utama yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok tentang IMB.

“Apartemen harus punya akses jalan utama untuk masuk. Lokasi ini boleh kok untuk dibangun apartemen atau rumah susun. Asal semua izin dipenuhi. Pasti mereka butuh izin lokasi juga dari kami agar bisa utus pembebasan ke BPN,” ungkap Yulis.

Dikatakan, sebelum tanah itu bebas, yang berarti harus diurus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka izin belum dapat dikeluarkan. “Kami sedang menunggu surat tanahnya yang sudah diatasnamakan Perum Perumnas ya. Makin cepat diurus ya makin cepat juga IMB nya bisa jadi. Kami tak akan mempersulit kok. Apalagi ini program pemerintah pusat. Pasti kami bantulah,” tandasnya.

Sayangnya hingga kini pihak PT Perumnas belum menggubrik pertanyaan yang dilontarkan Radar Depok.(ade)