DEPOK–Pembangunan mega proyek rumah susun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), di Stasiun Pondok Cina (Pocin) tak akan berjalan mulus. Masalahnya, warga RW8 Kelurahan Pondok Cina, Beji meminta 25 tuntunan jika izin lingkungan dan izin lainnya mau diamini.

Ketua RW8 Pondok Cina, Ahmad Sugandi mengatakan, sudah ada pertemuan yang dilakukan pihak pejabat Perumnas yang diwakilkan  Mukhlis  Abas, dengan tujuh orang perwakilan warga dari RT1,2,3 RW8 Kelurahan Pondok Cina di kelurahan. “Yang mencatat semua hasial pertemuan LPM,” terangnnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Sementara, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pondok Cina, Munir HM menyebutkan, warga sudah mengadakan pertemuan dengan pihak perumnas. Dalam pertemuan tersebut disampaikan 25 poin tuntutan warga yang harus dipenuhi oleh Perumnas. Dan saat itu Perumnas berjanji untuk memenuhi tunututan warga tersebut dalam waktu dekat ini.

“Salah satu poinya TOD harus menggunakan air bersih bagi pengguna rumah susun TOD tersebut dengan menggunakan air PDAM Kota Depok,” tegasnya singkat.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtiva Wijaya menyayangkan, langkah yang diambil pelaksana proyek dalam hal ini PT Perumnas dan PT KAI, yang terlalu cepat mengambil keputusan untuk melakukan Groundbreaking. Sedangkan diketahui izin belum dikantongi.

“Mengacu pada peraturan daerah Kota Depok tentang perizinan, seharusnya mereka menyelesaikan dulu proses perizinan hingga selesai,” kata Qurtiva.

Qurtiva pun mengatakan, jangan hanya mementingkan target pengerjaan semata, syarat syarat penting seperti perizinan pun harus perhatikan. Terlebih pelaksana dari proyek senilai Rp1,45 Triliun tersebut, merupakan ranah pemerintah pusat.

“Apalagi ini kan ranahnya pusat, kalau bisa mereka memberikan contoh, jangan seenaknya saja,” lanjut Qurtiva.

Qurtiva sangat menyesalkan, kenapa izin belum diselesaikan namun sudah groundbreaking. Apalagi, lanjutnya, turut mengundang menteri.

“Groundbreaking ini sama saja memulai untuk membuat pondasi landasan bangunan, berarti sudah ada niatan untuk membangun, meskipun hanya peletakan batu pertama,” lanjutnya.

Terkait persoalan tersebut, politisi partai PKS tersebut mengaku sudah mendengarnya beberapa bulan kebelakang sebelum pelaksanaan proyek tersebut. Ia mengaku, ada beberapa rumah yang harus dibebaskan guna membuat akses jalan memasuki lokasi tersebut.

“Memang lahannya punya PT KAI, tapi aksesnya punya warga, jangan sampai ada persoalan seperti demo dan sebagainya baru seperti kebakaran jenggot,” lanjutnya.

Saat ini, kata Qurtiva belum ada jadwal untuk meninjau proyek pengerjaan tersebut. Namun akan membahasnya kedepan, apabila memang ada keluhan dari masyarakat terkait proses pembangunan tersebut.

Perlu diketahui TOD Pondok Cina akan membangun empat tower, adapun pembangunan empat tower di TOD Depok, akan menampung 3.693 unit hunian dengan lahan seluas 27.706 meter persegi dan nilai investasi mencapai Rp1,45 triliun. Belum TOD Pondok Cina juga menggelar groudbreaking padahal izin belum dikantongi.(ade)