Beranda Satelit Depok 600 KK di Curug Diverifikasi

600 KK di Curug Diverifikasi

0
600 KK di Curug Diverifikasi
INDAH/RADAR DEPOK TURUN LAPANGAN: Adi Waluyo (kiri) mensurvei ke salah satu warga yang namanya tercatat menjadi warga miskin dan diverifikasi melalui aplikasi.
INDAH/RADAR DEPOK
TURUN LAPANGAN: Adi Waluyo (kiri) mensurvei ke salah satu warga yang namanya tercatat menjadi warga miskin dan diverifikasi melalui aplikasi.

DEPOK – Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sukamakmur, Kelurahan Curug, Cimanggis, mulai bergerak keliling mendata warga yang masih dikategorikan miskin secara online.

Sebelumnya, BKM Sukamakmur telah mendapat pelatihan cara mendata warga miskin dengan menggunakan aplikasi di smartphone dari Bapedda Jawa Barat.

“Jadi aplikasi ini memang berisi data pribadi warga miskin. Di aplikasi ada pertanyaan yang wajib diisi, misalnya pekerjaan, kesehatan, apakah memiliki KIS, BPJS, termasuk tentang sanitasi, air dan listrik,” ujar salah satu pengurus BKM Sukamakmur, Adi Waluyo sambil memperlihatkan penggunaan aplikasi kepada Radar Depok.

Warga Kelurahan Curug yang masih dikategorikan sebagai warga miskin sebanyak 600 kepala keluarga (KK). Pendataan ulang berguna untuk mengetahui serta mencocokkan apakah warga tersebut saat ini masih benar sebagai warga miskin.

Keterangan dapat terlihat dari jawaban kuisioner yang petugas BKM berikan kepada warga melalui aplikasi milik pemerintah.

“Jadi data tahun 2012 diverifikasi lagi. Apakah masih sesuai atau tidak. Sepertinya berujung pada penerimaan JKN. Jika dirasa sudah bukan warga miskin, mungkin tidak dapat bantuan atau dikurangi bantuannya. Tapi kalau masih valid artinya warga tersebut masih berhak mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Pendataan berlangsung mulai 1 hingga 28 November 2017. Dengan data online semakin terlihat mana warga yang benar-benar miskin dan butuh bantuan pemerintah dan mana warga yang sudah mampu secara ekonomi.

“Semoga data ini riil dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga warga yang benar miskin berhak mendapatkan bantuan berupa apapun dan harus direalisasikan. Supaya tidak jadi bahan perbincangan masyarakat,” kata Adi. (ind)