Beranda Politika Dewan Tidak Segan Coret Program Pemkot

Dewan Tidak Segan Coret Program Pemkot

0
Dewan Tidak Segan Coret Program Pemkot
RICKY/RADAR DEPOK KHIDMAT: Seluruh hadirin berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin.

 

RICKY/RADAR DEPOK
KHIDMAT: Seluruh hadirin berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin.

DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok tidak segan mengubah program yang telah ditetapkan melalui KUA dan PPAS 2018 dan mencoret program yang tidak selaras dengan RPJMD Kota Depok.

Hal tersebut disampaikan Mazhab HM, saat Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Kota Depok TA 2018 dan jawaban Walikota Depok di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, kemarin.

“Fraksi PPP memandang penyusunan APBD tahun 2018 merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan daerah, guna merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari KUA dan PPAS ,” tutur Mazhab.

Kata dia, sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum, maka APBD diupayakan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Pihaknya menyadari bahwa penyusunan APBD tahun 2018 Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menjadikan tema pembangunan dan tertuang dalam RKPD Kota Depok Tahun 2018, yaitu ‘Penguatan Infrastruktur Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok’.

“Namun kami juga mengingatkan untuk tidak melupakan pembangunan berbasis pada pembangunan manusia yaitu pembangunan sosial dan spiritual masyarakat Kota Depok,” paparnya.

Menyikapi RAPBD 2018, Fraksi PPP, sambung Mazhab, berpandangan masih ada hal-hal yang perlu disesuaikan, yaitu RAPBD 2018 harus fokus kepada anggaran berbasis kinerja, setiap program harus menghasilkan output, out come dan benefide yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Oleh karenanya, pada saat pembahasan nanti, Fraksi PPP tak segan-segan dan tanpa pandang bulu untuk megubah program yang telah ditetapkan melalui KUA dan PPAS 2018,” tegas Mazhab.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rapat paripurna Sebelumnya, telah disampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Kota Depok Ta 2018.

Setelah mendengarkan pandangan umum dari fraksi terhadap Raperda APBD Kota Depok tersebut, Pemkot Depok menyambut baik dan merupakan masukan yang berharga untuk segera ditindaklanjuti.

“Baik dalam penyempurnaan Raperda APBD maupun dalam teknis pelaksanaannya dan akan kami teruskan kepada perangkat daerah terkait untuk dipelajari dan dimplementasikan,” ucap Pradi.

Terhadap pendapatan daerah, sambung Pradi, pada penyusunan RAPBD TA 2018, belum memasukkan dana alokasi khusus dan adanya koreksi dari alokasi DAU APBD 2017 sehingga terjadi penurunan dibandingkan dengan RAPBD murni tahun 2017.

Selanjutnya, Pemkot Depok akan terus berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak daerah, serta memberikan kemudahan pembayaran pajak.

“Diantaranya melalui ATM dan bekerjasama dengan beberapa minimarket,” paparnya.

Kedua, berkaitan dengan ruang terbuka hijau, pemerintah mengalokasikan anggaran pada 2017 untuk pembangunan taman di 11 kelurahan dan tiga lokasi pengadaan lahan ruang terbuka hijau.

“Diharapkan pembangunan ruang terbuka hijau dapat mengurangi permasalahan di bidang lingkungan hidup, memperbanyak resapan air dan mengurangi daerah genangan air,” terangnya.

Ketiga, terkait pengembangan ekonomi potensi lokal, Pemkot Depok memberikan perhatian besar terhadap sektor tersebut dengan memberikan alokasi anggaran untuk pengembangan akses jaringan usaha bagi koperasi, penyelenggaraan pameran khas kota Depok, pengembangan produk unggulan kecamatan dan pengembangan ekonomi kreatif pertanian.

“Keempat adalah terkait prioritas pembangunan dibidang pendidikan, Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui belanja hibah BOS untuk SD, MI dan Mts swasta, serta mengalokasikan belanja bantuan sosial untuk siswa miskin,” jelasnya.

Kelima, lanjut Pradi, terkait prioritas pembangunan kesehatan, Depok telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan permasalahan kesehatan masyarakat serta mendanai jaminan pemeliharaan kesehatan.

“Diantaranya melalui pembiayaan masyarakat miskin, pembiayaan kesehatan atau PBI dalam hal ini penerima bantuan pembayaran iuran untuk premi BPJS Kesehatan serta pelayanan puskesmas 24jam di 11 kecamatan” urainya.

Selanjutnya ke enam, kaitan dengan program sanitasi, Pemkot Depok memberikan perhatian yang besar dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan dan pemurnian air bersih, pelayanan dan penanganan air limbah dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Salah satu bukti peningkatan kualitas sanitasi, Pemkot Depok menerima penghargaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Sedangkan, terkait pembangunan spiritual masyarakat sesuai dengan visi Kota Depok yang unggul, nyaman dan religius.

“Kami memberikan apresiasi kepada sebagian besar fraksi yang mendukung langkah pemerintah dalam rangka proses penyusunan APBD ini serta memberikan masukan agar pemerintah tidak hanya menekankan kepada rancangan semata,” pungkasnya. (cky)