Beranda Metropolis Disrumkim Gandeng Kejaksaan Jalani Program

Disrumkim Gandeng Kejaksaan Jalani Program

0
Disrumkim Gandeng Kejaksaan Jalani Program
ADE/RADAR DEPOK MoU : Kepala Disrumkim Kota Depok, Wijayanto (kiri) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari (kanan) usai menandatangani Mou Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), di Aula Kantor Kejari Kota Depok.

 

ADE/RADAR DEPOK
MoU : Kepala Disrumkim Kota Depok, Wijayanto (kiri) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari (kanan) usai menandatangani Mou Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), di Aula Kantor Kejari Kota Depok.

DEPOK–Tak ingin terjerembab dalam ruang yang kelam. Kemarin,  Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Depok menandatangani Momerandum of Understanding (MoU), dengan  Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Kerjasama tersebut demi menangkal tanggungjawab dan tugas yang diemban dalam pelaksanaan program Disrumkim.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Wijayanto menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk pemberian bantuan hukum, maupun pertimbangan pendapat hukum (legal opinion) terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Depok. Adanya SOTK baru, semua kegiatan pembangunan umumnya dititipkan kepada Disrumkim. Seperti sekolah, RSUD, Puskesmas, dan lainnya. “Karenanya atas nama Pemkot Depok kami melakukan perjanjian kerja sama ini dengan pihak kejaksaan, sehingga diharapkan program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Pihaknya memiliki komitmen untuk mengawal suksesnya program pembangunan yang sudah direncanakan, terutama dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah di Kota Depok. “Sekalipun ini merupakan tugas berat, tetap harus dijalankan dengan maksimal, dan tentu harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Depok,” katanya.

Ia berharap melalui kerja sama tersebut, setiap persoalan yang berhubungan dengan pembangunan di Kota Depok dapat berjalan sesuai aturan hukum. Bila ada persoalan-persoalan yang muncul, nantinya kejaksaan bisa memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

“Ini sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul. Kalau nantinya ada, kita bisa minta pendampingan dan bantuan hukum atau pendapat hukum,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Kajari Kota Depok, Sufari mengatakan, perjanjian kerjasama atau Mou ini sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa OPD, diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Ya, pada intinya hubungan kerjasama ini selain untuk menjalin sinergitas, juga dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di Kota Depok agar berjalan dengan baik,” ucapnya.

Disamping itu, perjanjian kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut yang sebelumnya dilakukan oleh Walikota Depok. Karena ini adalah langkah awal dalam upaya membantu permasalahan, atau persoalan-persoalan yang dihadapi OPD salah satunya oleh Disrumkim.

Selain itu, Sufari menegaskan, terjalinnya kerjasama ini tentunya pihak kejaksaan juga akan melakukan upaya pencegahan diluar pemberian bantuan hukum , baik pertimbangan hukum yang berupa pendapat hukum maupun tindakan hukum lainnya.

“Nanti dengan adanya surat kuasa khusus (SKK) pemberian bantuan hukum resmi bisa dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi,” paparnya.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tersebut dilaksanakan di Aula Lantai Dua Kantor Kejari Depok, turut disaksikan oleh Kasidatun Kejaksaan Depok, Fauzi, Kabid Tata Bangunan Disrumkim, Dadan, Kabid Pertanahan Usep, Kabid Perumahan, Refliyanto beserta jajaran Disrumkim.

Kasi Datun Kejari Kota Depok, Fauzi mengatakan, terkait pendampingan pihaknya tidak bisa melakukan intervensi, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik juga dengan para OPD yang telah melakukan penandatanganan MoU. “Kami tidak bisa intervensi, tetap dibutuhkan keterbukaan antar lembaga,” singkat Fauzi. (ade)