Beranda Metropolis Distop, UPN di Radar Tiap Sepekan

Distop, UPN di Radar Tiap Sepekan

0

DEPOK-Pembangunan gedung Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, di RT2/5 Kelurahan/Kecamatan Limo, resmi distop Selasa (28/11). Parahnya lagi, kampus berplat merah tersebut akan dikenakan sanksi administrasi lantaran sudah melakukan pembangunan.

“Kami sudah ke sana mengecek, ternyata baru tahapan membangun pondasi. Kami minta bangunan itu untuk distop sementara,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Oting, kepada Radar Depok, kemarin.

Sesuai aturan, pihak UPN dikenakan sanksi berupa administrasi, yaitu denda sesuai aturan yang berlaku. “Untuk dendanya saya tidak tahu berapa, bisa 10 persen, 30 persen, bahkan 100 persen. Itu yang menghitung bangian perizinan, terkait dendanya,” beber dia.

Dia mengatakan, sesuai hasil pengecekan di lokasi di UPN, ternyata ada tiga gedung yang akan dibangun, antara lain masjid, klinik, dan gedung masyarakat. “Tiga gedung yang bakalan dibangun,” terangnya.

Lalu tambah dia, pihaknya tetap mengontrol pembangunan tersebut hingga izinya selesai di pelayanan  DPMPTSP Depok. “Kami akan cek satu minggu sekali, memastikan tidak ada pekerjaan pembangunan gedung,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihak aparatur pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan harus bisa memberikan informasi terkait bangunan yang tidak berizin. Sebab, pembuatan izin persyaratannya pihak kelurahan harus mengetahuinya. “Petugas kita hanya empat orang untuk 11 kecamatan. Paling tidak pihak kelurahan memantau bangunan yang tidak berizin,” tandasnya.

Sebelaumnya, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Limo, Abdul Hamid menegaskan, sampai kemarin kegiatan pembangunan masih berjalan.  UPN notabene sebagai kampus negeri seharusnya mencontohkan yang baik, jangan membangun sebelum IMB mengantongi. Ini jelas melanggar, mengingat dalam Undang-undang dan perda juga sudah jelas harus mengantongi izin.

Wakil rakyat dan dinas terkait juga, sambung Hamid jangan hanya mencari sensasi. Jika sudah jelas melanggar segera ditindak, jangan hanya gertak sambal. Kepastian itu dibutuhkan masyarakat, apalagi selama pembangunan kabarnya UPN tidak melibatkan warga. “Dewan dan dinas jangan hanya gertak sambal, kalau salah yang ditindak,” terangnya.(irw)